SuaraBanyuurip.com -Â Totok Martono
Lamongan- Kepala desa dan perangkat desa mengaku kerap mendapat cacian dan protes dari warga yang tidak masuk dalam daftar Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
Seperti yang diamali kepala desa dan perangkat desa Tegalrejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis (23/4/2015). Mereka yang sedang ngantor di balai desa menerima protes dari warga yang mempertanyakan mengapa tidak mendapatkan dana PSKS.
Empat orang perangkat desa yang ada berusaha menenangkan orang tersebut dan memberikan pemahaman bahwa pendataan warga miskin penerima PSKS bukan dilakukan oleh perangkat desa namun oleh petugas statistik.
“Setiap pembagian PSKS, kami selalu menjadi sasaran protes dan caci maki warga. Kalau boleh memilih lebih baik program PSKS dihapuskan saja,” keluh seorang perangkat desa yang enggan namanya ditulis.
Protes dari warga juga dirasakan Kepala Desa (Kades) dan perangkat Desa Tegalsari. “Sejak kemarin saya munyeng mendapatkan protes dari Ketua RT yang banyak warganya tidak tercantum dalam data penerima PSKS,” keluh Kades Tegalsari, Supriyono kepada suarabanyuurip.com, Kamis (23/4/2015).
Meski demikian, Supriyono mengaku, memahami rasa tidak puas warganya tersebut sebab lebih separuh dari jumlah warga miskin di desanya yang tidak menerima dana segar Rp600 ribu tersebut.
“Jumlah warga miskin yang ada mencapai 460 Kepala Keluarga (KK) sedang yang menerima dana PSKS hanya 126 KK,” ujar dia, mengungkapkan.
Supriyono juga mengaku tidak tahu menahu proses pendataan tersebut sebab dirinya masih baru menjabat Kades. “Saya menjabat kades tahun 2013 sedang pendataan dilakukan tahun 2011. Tapi protes warga dilayangkan pada saya,” tegasnya.
Namun warga yang tidak menerima dana PSKS menganggap Kades dan perangkat desa pilih kasih. Bahkan sebagian warga mengkaitkan pendataan PSKS dengan Pilkades dua tahun lalu. Warga yang tidak mendapatkan dana PSKS dianggap tidak pendukung Kades.
Hasil penelusuran suarabanyuurip.com, untuk meredam kemarahan warga akhirnya hampir setiap desa mengambil kebijakan memotong dana penerima PSKS secara sukarela untuk dibagikan kepada warga yang tidak menerima.
“Penerima dana PSKS diminta kesadarannya memberikan uang yang diterimanya secara suka rela. Uang tersebut akan dibagikan kepada warga yang tidak menerima dana PSKS,” ujar salah seorang perangkat desa di Kecamatan Widang yang enggan namanya ditulis.
Pihak Pemdes memilih tidak membuat patokan nominal potongan dana dan meminta secara sukarela dari penerima PSKS. Sedangkan yang mengkoordinirpun juga ketua RT setempat.
“Cara ini dilakukan agar Kades dan perangkat tidak disalahkan dan menjadi sasaran tembak media massa,” cetusnya lagi. (tok)