SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo
Tuban – Sejumlah organisasi mahasiswa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, turun jalan menggelar aksi untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/05/2015). Mereka melakukan aksi dan menyebar di beberapa titik.
Dalam aksinya mereka mengusung isu berbeda untuk menyikapi beberapa permasalahan baik yang ada di daerah ataupun nasional.
Aksi pertama dilakukan 18 aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban. Mereka menganggap pemerintah yang ada sekarang tidak mampu menjalankan kebijakan dengan baik.
Mereka menuntut Bupati dan wakil Bupati Tuban, Fathul Huda dan Noor Nahar Hussein mundur dari jabatannya. Karena dinilai gagal memimpin Tuban selama 5 tahun terakhir. Mereka juga menyoroti peredaran karnopen yang masih marak.
“Terbukti selama lima tahun terakhir banyak jalan yang rusak, serta masih banyak masyarakat Tuban yang miskin,” jelas kordinator aksi HMI, Candra Kusuma.
Selain HMI, aksi turun jalan juga dilakukan oleh 23 mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban. Mereka melakukan aksi dari bundaran patung Letda Sutjipto dan kantor DPRD Tuban.
PMII menilai peran kebijakan Pemkab Tuban masih belum maksimal dalam menentukan arah kebijakan. Mereka menyebut masih banyak kebijakan yang tidak bisa dirasakan manfaatnya secara langsung.
“Dari anggaran 41 milyar, yang diperuntukkan untuk pengadaan infrastruktur 76,1 persen dan untuk keperluan buku dan lain-lain menggunakan sisa anggaran itu,” jelas Wawan, aktivis dari PMII Tuban.
Selain pengadaan buku yang terkesan jomplang, PMII menyoroti adanya beras miskin (Raskin) dan beredar di tengah masyarakat. Beras yang diterima sangat tidak layak dikonsumsi. Mereka meminta wakil rakyat di Tuban melakukan tindakan supaya hal ini tidak terulang.
“Ini berarti masih ada seribu persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi dan JK,” lanjut wawan.
Aksi demonstrasi juga dilakukan gabungan aktivis dari GMNI,LMND, dan SRMI. Mereka yang juga melakukan aksi di gedjng DPRD Tuban meminta supaya menolak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean, Tegakkan Tri Sakti, Hentikan eksploitasi alam di Tuban, serta tuntaskan konflik Agraria.(edp)