SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro- Unjuk rasa ribuan pekerja di lokasi proyek engineering, procurement and construction (EPC) -1 Banyuurip, Blok Cepu, Sabtu (1/8/2015), sekira pukul 12.00 WIB, mengundang perhatian Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto. Bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Suyoto langsung datang kelokasi unjuk rasa di wilayah Kecamatan Gayam.
Saat tiba di lokasi Suyoto mengatakan, jika awalnya mendapatkan laporan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait adanya kericuhan yang terjadi di EPC 1 Banyuurip. Begitu mendapat laporan tersebut, dirinya langsung berkoordinasi dengan Polri dan dukungan TNI untuk mengamankan lokasi.
“Ketika saya kesini sebagian pekerja sudah pulang,” ucapnya kepada suarabanyuurip saat di lokasi.
Menurut dia, saat tiba di lokasi kondisi sudah porak poranda seperti kendaraan yang rusak dan kaca bangunan yang pecah. Kemudian mendalami apa yang terjadi sebenarnya, karena pada saat pertama kali kabar yang didengar adanya amuk massa.
“Kita sudah mendapatkan jawaban sementara,” lanjutnya.
Jawaban sementara yang didapat, kata dia, adanya perubahan dari 4 pintu ke 1 pintu yang membuat perubahan pada konsentrasi orang yang lapar dan kehausan di dalam lokasi proyek. Kemudian dari kondisi satu pintu itu terjadi desak-desakan dan dilerai.
“Kemudian semua orang marah,” tandasnya usai melakukan pertemuan tertutup dengan pihak EMCL.
Kemudian para pekerja itu mencari tahu siapa yang membuat kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, mereka datang dan menganggap semua orang yang berada di kantor inilah yang membuat kebijakan tersebut.
“Kemudian melampiaskan rasa amarahnya,” tegas Suyoto.
Dia menyatakan, telah melakukan pembicaraan dengan EMCL dan SKK Migas untuk melakukan langkah-langkah yang tepat. Yang pertama semua harus clear dulu, bersih, dan semua pekerjaan dihentikan, dan dilakukan investigasi.
“Polisi melaporkan secepatnya akan melakukan investigas dan begitu keadaan sudah aman akan dikatakan aman,” tegas Suyoto.
Untuk prioritas utama adalah bagaimana pekerjaan operasional bisa jalan kembali, baru tahap kedua adalah mengembalikan pekerjaan proyek. “Kejadian ini akan tetap diupayakan menempuh jalur hukum, karena semua yang berbuat kriminal itu akan diproses secara hukum,” pungkas Suyoto.(rien)