SuaraBanyuurip.com – Athok Moch Nur Rozqy
Bojonegoro – Perangkat Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur minta operator proyek Gas Unitisasi Lapangan Jambaran – Tiung Biru (J-TB) Pertamina EP Cepu (PEPC) untuk mengklarifikasi atau meninjau ulang terkait perekrutan Security J-TB kususnya Security yang dibutuhkan PEPC.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dusun (Kasun) Bandung, Desa Bandungrejo, Wanuri, dalam pertemuan yang digelar PEPC dengan konntraktor lokal Ngasem di ruang pertemuan Kantor Kecamatan Ngasem siang tadi.
Dia mengatakan, beredar kabar jika perekrutannya tidak sesuai dengan harapan. Sebab diindikasi banyak melibatkan warga luar daerah. Sedangkan warga desa terdampak seperti Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari, dan Desa Ngasem, Bandungrejo, Kecamatan Ngasem minim dilibatkan.
“Kalau kebutuhan security untuk PT PP tidak ada masalah. Ini kusus security PEPC. Sementara informasi yang ada lepas benar atau tidak rinciannya, Bandungrejo 2 orang, Ngasem 1 orang, Gayam 2 orang. Mojodelik 1 orang, Cengungklung 1 orang, dan Kedungtuban, Jawa Tengeh 1 orang,” jelasnya.
Jika semua benar, kata Wanuri, tentunya sangat aneh warga desa terdampak hanya diberi jatah security PP yang kontraknya hanya sekira 10 bulan, dan yang kontraknya tahunan malah diberikan warga luar.
“Jadi saya minta PEPC segera mengklarifikasi hal ini agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” tegasnya.
Sekretaris LSM Pantau Kinerja Pengguna Anggaran dan Aset Negara (PKPAN), Moch Lahir, sepakat dengan usulan yang disampaikan oleh Kasun Bandung, Wanuri. Dia mengungkapkan, sangat tidak relefan jika warga desa terdampak kurang diperhatikan berkaitan rekrumen Security untuk PEPC.
“Saya setuju dengan apa yang di usulkan Mbah Wanuri, lepas informasi itu benar atau tidak PEPC segera megklarifikasi dan meninjau ulang. Apalagi hanya berpedoman pada sertifikat saja, dan tidak mau melihat segi dampak yang dirasakan warga desa sekitar J-TB juga,” tandasnya.
“Minimal 50 persen dari total yang dibutuhkan harus diberikan kepada warga terdampak,” sambung Direktur PT. Sido Mulyo Bayu Aji, Santoso.
General Manager PEPC, Bobwikan Haksara, mengaku, akan segera melakukan kroscek kejelasannya, karena secara detail pihaknya belum mengetahuinya.
“Segera kami kroscek perihal tersebut,” ungkap Bobwikan Haksara menanggapi usulan tersebut. (Roz/ko)