SuaraBanyuurip.com – Ali Imron
Tuban – Proyek Nasional Kilang Tuban, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Jenu, dikabarkan terganjal lahan desa.
Informasi dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyebut, ketersediaan lahan Kilang Tuban masih ada tanah kas desa yang harus diganti PT Pertamina.
“Tanah kas desa tersebut luasannya 25 hektar,†kata Sekretaris KPPIP, Wahyu Utomo, melalui siaran persnya di beberapa media Nasional, Kamis (23/6/2016).
Tetapi adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, membuat PT Pertamina kesulitan mengganti lahan desa tersebut.
Dalam regulasi itu sudah diatur bahwasanya penggantian Tanah Kas Desa (TKD) atau tanah bengkok harus dilakukan di desa yang sama. Sehingga kondisi ini menjadi problem tersendiri, mengingat percepatan proyek Kilang Tuban ditarget mulai akhir 2017.
“Bersama Mendagri, KPPIP telah berkoordinasi dan berusaha mencari solusinya,†imbuh Wahyu.
Sesuai saran dari Menteri Perencaaan Pembangunan Nasional (PNN) dan Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil, supaya penggantian tanah wakaf dapat dilakukan dengan kompensasi, bukan dengan lahan di desa yang sama.
“Saran ini juga masih kami kaji, sebab tindakan apapun harus diperhitungkan dampaknya,†tambahnya.
Selain itu, proyek yang akan dibangun di atas lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ini juga menghadapi problem lagi. Di lokasi yang sama akan dibangun pula pelabuhan Awar-awar.
Wahyu memprakirakan sekitar 15 sampai 20 hektar dari luasan lahan milik KLH akan diberikan untuk pembangunan pelabuhan. Sehingga PT Pertamina akan menggunakan sisanya untuk Kilang Tuban.
“Saat ini kami masih membahas mengenai pembagian lahan itu,†tambahnya.
Pihaknya mengusulkan apabila PT Pertamina masih kekurangan lahan, BUMN Migas plat merah tersebut dapat membebaskan lahan di sekitar lahan KLH.
Untuk mempercepat pmebangunan infrastruktur prioritas Kilang Tuban, KPPIP telah memasukkan Menteri LH, Siti Nurbaya, dan Menko Bidang Maritim, dan Sumber Daya , Rizal Ramli dalam keanggotaan KPPIP.
Sementara, Vice President Corporate Communication PTÂ Pertamina, Wianda Pusponegoro, ketika dikonfirmasi melalui pesan elektroniknya, membenarakan soal kendala tersebut. Tetapi belum dapat menjelaskan detail soal problem dan solusi dari Pertamina.
“Kami akan kordinasikan dengan berbagai pihak terkait problem tersebut. Serta sebaik mungkin memberikan solusi agar proyek dapat berjalan dengan baik,†pungkas Wianda.(aim)