SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban – Lantaran tidak ada hasil nyata soal pencairan kompensasi selama 7 bulan terakhir, Gerakan Rahayu Kompensasi Bayar (Gerah Kobar), Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, berencana menggelar aksi susulan pada hari Senin (25/7) mendatang. Aksi tersebut tuntutannya sama meminta kejelasan kompensasi tahun 2016, dan hasil riset dampak gas buang (flare), Lapangan Mudi.
“Pekan depan kami akan kerahkan massa lebih banyak lagi,” kata Wakil Forum Gerah Kobar, Mohammad Solihin, kepada Suarabanyuurip.com, Kamis, (21/7/2016) kemarin.
Sebagian massa yang memilih bertahan di depan pintu gerbang Tapak Sumur (Pad B) Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ) sejak siang hari, akhirnya membubarkan diri dengan tertib ketika Pemerintah Desa (Pemdes) dan tokoh masyarakat datang ke lokasi kembali. Kedatangan tersebut hanya memastikan, bahwasanya aksi tetap berlanjut hingga hak warga terdampak terpenuhi.
Soal klaim JOB P-PEJ bahwa dampak gas buang Pad A hanya 10 persen, terhadap lingkungan pihaknya tidak percaya. Sebab warga terdekat Pad A masih mengeluhkan dampak panas, pencahayaan berlebih, debu, hingga kebisingan.
“Sehingga kajian oleh tim ITS tidak ada manfaatnya bagi warga,” imbuh Solihin.
Sementara, Kepala Desa Rahayu, Sukisno, menyanyangkan sikap pihak operator Lapangan Mudi. Sebab operator cukup datang ke Balai Desa Rahayu, dan menjelaskan seperti apa gambaran hasil kajian yang berkaitan dengan kompensasi tahun ini.
“Pemdes berani menjamin keselamatan perwakilan operator dari amuk massa,” sambungnya.
Tetapi sikap kurang dewasa kembali ditunjukkan pihak JOB P-PEJ dihadapan ribuan warga terdampak. Penjelasan yang seharusnya disampaikan dihadapan warga, malah disampaikan di kantor Pad B. Itupun hanya berani di balik pintu gerbang, dengan pengawalan ketat dari TNI/Polri.
Sebenarnya keinginan warga Rahayu sederhana, hanya pencairan kompensasi dipercepat. Tetapi janji sosialisasi dari pihak operator bersama tim ITS Surabaya, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jawa, Bali, Nusa Tenggara (Jabanusa), diurungkan sementara.‬
“Padahal Pemdes hanya ingin warga mendengarkan langsung dari operator,” jelasnya.
Pihaknya menjelaskan, dalan pencairan kompensasi beberapa tahun sebelumnya juga dinilai berbelit. Contohnya proses administrasi setiap pencairan berbeda mekanismenya. Ini sangat membingungkan Pemdes, dampakya atas terlambatnya tersebut warga sering komplain ke Balai Desa.
Disinggung soal hasil deadlock aksi, pihaknya berharap besar adanya campur tangan dari SKK Migas. Sebab hanya SKK Migas yang memiliki otoritas menginstruksikan pembayaran kompensasi dari operator.
Diketahui, menjelang petang seluruh massa kompak membubarkan diri. Beberapa atribut aksi langsung dibersihkan, dan terob aksi dipindahkan di sebelah timur Pad B. (aim)