SuaraBanyuurip.com -Â Ahmad Sampurno
Bojonegoro – Setelah permasalahan jabatan Direktur dan jabatan Kepala Perawat OK dipersoalkan lantaran sarat dengan indikasi Korupsi, kali ini perolehan uang Jasa Pelayanan (Jaspel) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menunjukkan keanehan. Pasalnya, perolehan Jaspel Dokter lebih rendah jika dibandingkan dengan staff RS.
Sebagaimana yang dibeberkan oleh Padangan Dilema ([email protected]), pengirim surat elektronik kepada beberapa Media dan Inspektorat belum lama ini. “Sangat terlihat orang “kantor†bahkan sekelas staff rumah sakit (RS) pun Jaspel-nya melebihi dokter umum,” terangnya.
Bahkan, lanjut dia, pernah dijumpai Kepala Tata Usaha (TU) uang  Jaspel mencapai Rp10 juta. Sedangkan Dokter umum yang langsung bersentuhan dengan pasien, tidak mendapatkan separuh dari perolehan Kepala TU. Rata-rata yang diperoleh dokter hanya sekira Rp2,5 juta.
“Bisa dilihat bagaimana orang “Kantor” menjadikan Dokter Umum layaknya pembantu saja,” ujarnya.
Di ruang  OK sendiri, menurut dia, juga hampir sama. Pernah saudari Kepala Ruangan mendapat Rp9,5 juta dan perawat anestesi juga mendapat Rp9,5 juta.
“Tapi dibagi lagi dengan perawat yang lain. Hanya dokter spesialis yang dapat perhitungan lebih,” terangnya.
Kepala Perawat OK yang hanya mengatur jadwal operasi, bisa mendapat Jaspel yang luar biasa. “Melebihi perawat lain di ruangan itu. Mungkin karena kepala perawat bisa mencari uang siluman dari pasien,” katanya.
Berbeda sangat jauh yang diperolah Kepala Perawat OK dengan Kepala Ruang lain. “Saya pernah dengar sendiri dari Kepala Ruang Apotek. Apoteker hanya mendapatkan Rp1,5 juta sampai Rp1,8 juta saja, tidak lebih,” ungkapnya.
Padahal beban kerjanya lebih banyak dibanding kepala Perawat OK. Jika diibaratkan, lanjut dia, Apoteker adalah seorang Manager dan seorang Kepala Ruangan tidak lebih dari seorang sekretaris.
“Bahkan hanya seorang tukang foto Copy,” ujarnya dengan penuh kekesalan.
Dirinya mencurigai, jika kepala seksi lain selain Kepala TU juga mendapat perhitungan lebih. “Kasi Medis bahkan tembus 10. Jangan heran direktur mendapat berapa,” kata dia.
Pihaknya justru bertanya-tanya, kenapa masalah tersebut tidak pernah diendus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia mencurigai, data laporan pendapatan dari loket selalu diacak-acak menjelang laporan.
“Itu alasan kenapa orang loket yang diberi tugas membuat laporan adalah orang-orang polos. Orang yang sudah sepuh (tua) menjelang pensiun dan gagap Eletronik,” jelasnya.
Dia membeberkan, setiap menjelang penyerahan laporan, perangkat laptop dari loket dipinjam kepala TU dan bendahara. “Tapi dia tidak tahu data-data mana saja yang sudah dirubah setelah laptopnya dikembalikan,” tuturnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, selama ini aturan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 21 tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi, tidak pernah digunakan sebagai landasan.
“Selalu  hanya memakai SK Direktur yang besarnya dan cara hitungnya suka-suka orang kantor,” ungkapnya.
Ninik Susmiati, Direktur RSUD Padangan, menerangkan, jika dari dulu sampai saat ini perhitungan Jaspel tersebut memang berdasarkan SK direktur.
“Perhitungannya pun juga sudah melalui kesepakatan bersama,” kata dia.
Sehingga dianggap wajar, jika Jaspel yang diperoleh antara satu bagian dengan bagian yang lain berbeda jauh. “Karena beban kerja masing-masing berbeda,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia menampik, jika perolehan Jaspel seorang kepala TU mencapai puluhan bahkan belasan juta rupiah. “Itu tidak benar, karena hitungan Jaspel sesuai dengan beban kerja,” kata dia.
Namun, saat dirinya diminta untuk menunjukkan daftar penerimaan Jaspel terakhir yang telah ditandatangani para karyawan, dirinya belum bisa menunjukkan. Dia beralasan bahwa daftar tersebut dibawa oleh petugas yang menangani.
“Masih ada pada bendahara,” akunya. (Ams)