SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro, Jawa Timur, PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) telah mendapatkan suntikan modal dari APBD setempat Rp11 miliar. Namun dari modal cukup besar yang digelontorkan tersebut tak sebanding dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang disetorkan selama ini.
Data yang diperoleh dari Bojonegoro Institute (BI), pada tahun 2015, PAD yang disetorkan BBS Rp513 juta, lalu turun menjadi Rp203 juta di tahun 2016 dari target sebesar Rp2,2 milyar.
Dengan kontribusi tersebut menjadi bukti jika kinerja perusahaan plat merah itu belum maksimal dalam kegiatan migas di Bojonegoro. Padahal tujuan didirikan perusahaan daerah sekitar tahun 2006 tersebut untuk menjalankan usaha-usaha perindustrian di bidang tambang migas maupun non-migas, serta di bidang lain, seperti bidang jasa.
“Dengan kondisi seperti itu, ada guyonan di kami, mengingat setorannya begitu kecil, ngapain ngasih dana ke BBS, mending didepositokan jauh lebih menguntungkan,” kata Direktur BI, Awe Saiful Huda.
Modal sebesar Rp 11 milar itu diberikan Pemkab Bojonegoro sejak berdiri sampai 2015 lalu. Namun dengan suntikan dana tersebut, BBS belum menunjukkan kemandirian dan bergerak sesuai ekspektasi sebagai mesin bisnis pemkab untuk meningkatkan PAD.
Padahal secara tidak langsung, BBS juga sudah didukung dan diperkuat perannya dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) No 23 Tahun 2011 tentang Konten Lokal.
“Justru kami melihat dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi BBS terhadap PAD menurun dan bahkan semakin kecil,” tegasnya.
Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen di sektor migas ini pun mengkritisi kinerja BBS, termasuk kegagalan dalam pengelolaan Gas Flare dari Lapangan Sukowati, Blok Tuban, yang dioperatori Joint Operating Body Pertamina – Petrochinas East Java.
“Inikan ironis sekali. Pemerintah pusat sudah luar biasa memberi jatah pengelolaan gas flare, tetapi justru tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya,” kritiknya.
Padahal kalau belajar dari daerah lain, lanjut Awe, seperti salah satu perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, dari pengelolaan gas suar mampu berkontribusi ke PAD rata-rata sebesar Rp50 miliar. Begitupula salah satu BUMD Pemkab Siak, dari pengelolaan gas mampu menyetor ke PAD sekitar rata-rata Rp500 miliar pertahun.
“Seharusnya yang begini ini yang kita harapkan,” pungkasnya.(rien)Â