SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Bojonegoro – Sebanyak tiga menteri dijadwalkan menghadiri Festival Keterbukaan Pemerintahan Daerah atau “Open Gevernment Partnership” (OGP) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada 19-20 Oktober. Tiga pembantu presiden itu akan ikut menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.
Tiga menteri yang akan hadir di Bojonegoro adalah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Ketiga menteri itu akan membawakan materi masing-masing “OGP” dan peningkatan pelayanan publik, “OGP” dan kualitas perencanaan, dan “OGP” dan pembangunan desa.
Selain itu, festival kali pertama ini juga akan dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo yang membawakan materi “OGP” dan penegakan korupsi, dan dari Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho dengan materi “OGP” dan pelaksanaan “SDG’s”. Juga seluruh bupati dan wali kota se Provinsi Jawa Timur.
“Undangan untuk pejabat negara, bupati dan wali kota sudah kita kirim,” kata Kepala Bidang Diseminasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Bojonegoro, Alit Saksama Purnayoga, Selasa (11/10/2016).
Pada kesempatan itu, Bupati Bojonegoro Suyoto juga ikut memberikan materi dengan judul Implementasi “OGP” di Bojonegoro.
“Bupati akan berbagi pengalaman tentang konsep-konsep keterbukaan di Bojonegoro hingga terpilih menjadi salah satu perwakilan OGP tingkat dunia,” ucap Alit.
Sebagai implementasi OGP ini, Pemkab Bojonegoro akan memilih lima desa untuk memperoleh penghargaan terkait keterbukaan pemerintahan daerah. Ke lima desa itu terpilih karena mampu melaporkan berbagai kegiatan dan keuangan desa kepada masyarakat melalui sejumlah sarana seperti website desa (webdes), papan pengumuman, banner, liflet, dan sarana lainnya di desanya masing-masing.
“Pejabat negara yang hadir akan ikut menilai untuk menentukan desa mana yang terbaik dalam menerapkan OGP,” tegas Alit.
Festival OGP akan dilaksanakan di gedung pemkab berlantai tujuh yang sekaligus akan diresmikan. Dalam festival itu juga akan diisi berbagai kegiatan, antara lain publikasi anggaran bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga gambar-gambar serta aplikasi yang dimiliki pemkab.Â
Seperti aplikasi dengan nama “SIAP LAPOR” yaitu sebuah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang terhubung dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Melalui aplikasi yang disedikan ini banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk menyampaikan aspirasi, mengadukan berbagai permasalahan yang ada, memberi saran juga mengkritik.
“Semua laporan yang masuk di layanan online memperoleh tanggapan. Karena jika tidak segera ditanggapi maka SKPD yang bersangkutan akan ada tandanya merah. Jika sudah ditanggapi akan ada tandanya hijau,” sambung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur P.(suko)