SuaraBanyuurip.com - ‪Ali Imron‬
‪Tuban – Sejumlah pendidik Bimbingan Belajar (Bimbel) di Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mempertanyakan munculnya nama Basuki Cahya Purnama alias Ahok di salah satu soal di buku Lembar Kerja Siswa (LKS) Materi Ajar Siswa “MAS Kur”. Nama Ahok muncul dalam butir soal materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kelas III, yang diduga mengandung unsur politik.‬
‪”Awalnya saya tidak mengetahui ada soal yang membahas tentang Ahok,” kata salah satu guru Bimbingan Belajar (Bimbel) di Desa Sugiharjo, Siti Shofiyah, kepada suarabanyuurip.com, ketika ditemui di lokasi Bimbelnya, Sabtu (29/10/2016).‬
‪Perempuan periang yang sedang hamil muda tersebut, sangat menyayangkan munculnya soal yang kurang etis dalam dunia pendidikan itu. Idealnya untuk tahap pembelajaran dini, sosok publik figur tidak perlu di kenalkan terlebih dahulu.‬
‪Apalagi pembahasan soal halaman 76 nomor 17 tersebut, tentang uang korupsi orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta. Kalau isinya sisi positif tidak masalah, namun kenyataanya sebaliknya seolah ada oknum yang sengaja membawa nuansa Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI ke Tuban.‬
‪”Kami berharap pihak Kelompok Kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah (KKG MI) segera memgevaluasi temuan ini, kalau perlu menarik LKS tersebut” harapnya.‬
‪Shofi sapaan akrabnya langsung menunjukkan soal tersebut, bunyinya “Bapak Ahok uangnya banyak tetapi hasil dari korupsi (mengambil uang negara). Berarti bapak Ahok melanggar norma…â€.‬
‪Usai ada titik tanda jawaban, dibawahnya ada 4 item jawaban yang termaktub dalam soal itu, diantaranya untuk huruf a. kesopanan, b. norma, c. adat istiadat dan d. susila.‬
‪Menyikapi hal demikian, beberapa wali murid juga mengeluhkan adanya soal Ahok yang bernuansa politis tersebut. Salah seorang wali murid yang enggan disebut namanya, meminta KKG MI selaku penyusun soal LKS segera menariknya.‬
‪”Semestinya soal berbau politik sudah diketahui oleh KKG MI sebelum masuk ke percetakan” jelasnya.‬
‪Temuan yang dianggap wali murid menciderai wajah pendidikan tersebut, langsung direspon oleh Ketua KKG MI, Ahmad Yasin. Yasin mengaku kecolongan dan geram munculnya figur publik yang membahas uang korupsi.‬
‪”Dalam waktu dekat akan kami evaluasi bersama tim penyusun soal LKS MI,” singkatnya. (Aim)‬