SILPA Besar Hantui Tutup Buku 2016

Ket DPRD Tuban

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Jawa Timur khawatir Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) besar menghantui akhir tutup buku keuangan 2016. Tercatat, hingga bulan November 2016 serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tuban baru 60 persen dari Rp 2 triliun lebih.

“Kami menilai serapan tahun ini sangat rendah, idealnya satuan kerja (Satker) dapat menyerap hingga 90 persen APBD,” kata Ketua DPRD Tuban, Miyadi, kepada  suarabanyuurip.com, Kamis (3/11/2016).

Sebagai bahan evaluasi eksekutif, pihaknya mengusulkan supaya kepala Satker yang tidak produktif diganti. Legislatif mempertanyakan alasan kenapa APBD yang seharusnya untuk kepentingan publik, tidak dioptimalkan tetapi malah disisakan.

Menurutnya penggantian kepala Satker lebih mudah, karena terbukti tidak profesional dalam menyerap anggaran. Dalam waktu dua bulan terakhir ini, eksekutif bersama legislatif bakal mengevaluasi Satker mana saja yang terbukti tidak produktif.

“Jika sangat rendah serapannya, terpaksa harus diganti,” imbuhnya.

Disinggung soal Satker mana saja yang serapannya rendah, Miyadi enggan membeberkan. Padahal setiap dua bulan sekali, seluruh Satker dikumpulkan untuk diminta laporan pertanggungjawaban program kerjanya.

Baca Juga :   2020 Bendung Gerak Karangnongko Mulai Dibangun

Minimnya serapan anggaran APBD 2016 ini juga menjadi perhatian serius dari Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana.

Mantan kepala Bappeda itu menjelaskan, pemaksimalan anggaran bakal dilakukan, supaya SILPA akhir tahun ini tidak sebanyak tahun 2015 lalu.

“Eksekutif bakal memanggil semua Satker untuk evaluasi,” jelasnya.

Meski serapan anggaran dinilai minim oleh DPRD, pihaknya memiliki penilaian tersendiri. Satker Pemda Tuban saat ini serapannya masih tergolong wajar, dan kategori biasa.

Budi memastikan sekiranya terbukti ada Satker yang tidak mengoptimalkan anggaran. Tentunya bakal diarahkan ke progres yang lebih baik, supaya program yang bersentuhan dengan publik dapat terealisasi.

Baik Eksekutif maupun Legislatif Pemda Tuban, berencana meningkatkan pengawasan dan evaluasi menyusul naiknya anggaran APBD Tuban 2017 mendatang. Totat anggarannya mencapai Rp 2 triliun 287 miliar 35 juta. Anggaran baru tersebut baru masuk perencanaan, dan belum disahkan.

Penambahan anggaran tersebut bakal dialokasikan untuk instansi baru, pasca disahkannya Perda Pembentukan Struktur Perangkat Daerah (PSPD). Informasi sebelumnya, dari total APBD 2015 sebesar Rp 1,85 triliun, juga masih menyisakan SiLPA sebesar Rp 294 miliar. Besarnya SILPA di Tuban tahun lalu juga sempat memicu aksi demo dari sekelompok pergerakan mahasiswa setempat. (Aim)

Baca Juga :   Mensesneg Pratikno Terima 300 Mobil Listrik dari Wuling Motors untuk Dukung KTT G20

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *