Dari Bojonegoro untuk Indonesia dan Dunia

SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho

Bojonegoro – Sebanyak 500 peserta dari pemerintahan dan elemen masyarakat penjuru Indoneisia menghadiri Festival Hak Asasi Manusia (HAM 2016) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang mulai berlangsung hingga Jumat (2/12/2016) besok. Kegiatan yang mengambil tema “Merayakan Praktik Pancasila di Tingkat Lokal”, ini merupakan yang pertama kalinya diadakan di daerah setelah dua kali diselenggarakan di Jakarta.

Beberapa tamu undangan dari luar negeri juga turut serta hadir di acara yang dibuka Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI, Sidharto Danusubroto tersebut.  Di antaranya Perwakilan Kota Lund Swedia dan Gwangju Metropolitan City, Korea Selatan.

Festival HAM 2016 diadakan agar menjadi tempat saling bertukar kabar baik tentang praktik-praktik perlindungan HAM itu dilaksanakan. Bojonegoro merupakan contoh nyata bagaimana praktik itu dijalankan.

Beberapa praktek itu diantaranya perlindungan kelompok minoritas, toleransi antar umat beragama serta Transparansi pengelolaan anggaran. hal ini bisa jadi contoh baik agar seluruh daerah di Indonesia mulai memuliakan dan melindungi Hak Asasi Manusia.

“Andai saja 10% kabupaten di Indonesia seperti Bojonegoro, Kulon Progo, Wonosobo, Lampung Timur, maka kita akan melihat perubahan yang lebih baik di Indonesia kedepan,” ujar Sidharto Danusubroto pada saat membuka acara Festival HAM 2016, Rabu (30/11/2016).

Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif International NGO Forum On Indonesian Development (INFID) menyampaikan, kebijakan dan praktik ramah HAM akan memberi insentif bagi semua, termasuk elit dan warga negara.

Menurut dia, politik yang baik akan dipilih oleh warga yang baik dan pemimpin yang baik akan dipilih warga yang baik. Karena warga Indonesia percaya kebaikan akan dibalas oleh kebaikan.

“Politik SARA yang sempit dan merusak akan diganti dengan politik kewarganegaraan untuk semua,” tegasnya.

Bupati Bojonegoro Suyoto menegaskan, HAM adalah alasan Bojonegoro hadir dan berkolaborasi menuju kemerdekaan masyarakat Indonesia. Pancasila sendiri adalah janji memenuhi kebutuhan Hak Asasi Manusia.

“Kami menempuh itu dengan pendekatan dialog dengan masyarakat, tiap jumat pagi kami adakan dialog dengan warga untuk mendengar permasalahannya serta memecahkannya,” ujarnya.

Suyoto juga menceritakan bagaimana ada Gereja Betani di Bojoenegoro yang selama 20 tahun tidak bisa digunakan, namun ketika ia terpilih menjadi bupati Gereja itu bisa kembali bisa digunakan.

“Hal itu tentunya dengan pendekatan dialog dengan kelompok agama dan seluruh elemen masyarakat,” ucap bupati yang akrab disapa Kang Yoto itu. 

Sementara itu Ketua Komnas HAM Imadadun Rahmat mengatakan, dengan diterapkannya Kota/ kabupaten ramah HAM maka akan mempermudah upaya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia serta pemerintah daerah juga dapat menjadi mitra kerja Komnas HAM. 

“Upaya pelindungan dan pemajuan HAM tersebut dapat dilakukan dengan menyusun Peraturan daerah yang berperspektif HAM, pendidikan, serta pelatihan bagi aparat dan masyarakat sipil,” tambah Imdadun.  

Festival HAM 2016 ini diisi dengan berbagai diskusi, Gelar Budaya, Pameran, serta Field Visit ke beberapa tempat di Bojonegoro. Acara  yang  berlangsung tiga hari ini bertempat di gedung baru Pemkab Bojonegoro.(suko)