Migas Belum Jadi Solusi Turunkan Kemiskinan

SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora – Keberadaan Industri hulu Migas di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sampai saat ini belum menjadi solusi menurunkan angka kemiskinan di wilayah setempat. Terbukti, meski masuk dalam kawasan Blok Cepu dan bahkan saat ini telah mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari Blok Gundih angka kemiskinan Blora masih berada pada garis merah di wilayah Jawa Tengah.

Wakil Bupati Blora, Arief Rohman, menjelaskan, bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Blora diatas 13 persen. Untuk itu, dirinya bertekad untuk bisa menurunkan angka tersebut menjadi 9 persen.

“Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan adalah bisa mengurangi angka kemisikinan,” terangnya.

Meski berada di kawasan penghasil Migas, ternyata belum berpengaruh besar dalam mengurangi angka kemiskinan tersebut. “Masih kita upayakan,” katanya saat ditanya wartawan apakah keberadaan Migas sudah bisa mengurangi angka kemiskinan.

Lebih lanjut dia menyatakan, sampai saat ini Blora belum mendapatkan DBH dari Blok Cepu yang di operatori ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

“Itu karena masalah Undang-undang,” ungkapnya.

Untuk diketahui, dalam pembagian DBH tersebut berdasarkan mulut sumur yang berada dalam satu provinsi. Seperti yang diatur dalam  Undang-undang (UU) No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang di dalamnya mengatur DBH Migas.

Sehingga Blora tidak pernah mendapatkan bagian DBH Migas Blok Cepu. Sedangkan Kabupaten Bojonegoro setiap tahun menerima kucuran DBH Migas Blok Cepu yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah.

Selain Bojonegoro, kabupaten dan kota di Jawa Timur juga mendapatkan bagian DBH Migas Blok Cepu sesuai prosentase yang diatur dalam UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Arief, sapaan akrabnya menyatakan, hanya mendapatkan DBH dari keberadaan kegiatan eksploitasi gas Blok Gundih yang berada di Desa Sumber, Kecamtan Kradenan dan  di operatori Pertamina EP Asset 4 Field Cepu.

“Sekira Rp30 milyar,” terangnya.

Meski separuh wilayah Blora adalah hutan, menurut dia, DBH yang diperoleh pun dianggap tidak sebanding dengan luasan wilayah hutan yang dikuasai oleh Perhutani. “Sangat kecil sekali,” ujarnya yang tidak menyebutkan angka. (ams)