SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meminta eksekutif dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, untuk berupaya melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal ini diungkapkan Sekretaris Fraksi PDI P, Donny Bayu Setiawan saat membacakan Pandangan Umum terhadap Rancangan P-APBD tahun 2018 di ruang Rapat Paripurna, Senin (6/11/2017).
Sejalan dengan upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan guna mengatasi masalah rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah. Prinsipnya Fraksi PDI Perjuangan dapat memahami target yang dibebankan termasuk kepada BUMD agar mampu berkontribusi terhadap pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami menilai selama ini salah satu permasalahan yang dialami oleh BUMD terletak pada daya saing dan terbatasnya modal untuk memaksimalkan usaha yang dijalankan,” ujarnya.
Salah satu contohnya adalah PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) yang saat ini sudah memiliki anak perusahaan namun belum maksimal. Apalagi harus memulai tahun anggaran dengan kondisi minus.
“Meskipun sebagai BUMD yang selalu dituntut untuk menyumbang PAD, tidak bisa kami pungkiri bahwa selama ini BBS seringkali harus ikut menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan dalam pengelolaan sumur tua,” imbuhnya.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar jangan sampai BBS sebagai BUMD justru kalah dengan para pelaku trader dan pemburu rente dalam pengelolaan sumur tua.
Atas kondisi demikian, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah harus didorong agar mampu memperbaiki kinerja dan partisipasinya dalam rangka peningkatan PAD. Salah satunya adalah dengan cara pengalokasian penyertaan modal yang cukup sesuai kebutuhan agar mampu bersaing dengan pelaku bisnis lainnya.
Apalagi saat ini sedang berlangsung pengembangan proyek Jambaran Tiung Biru (J-TB) yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh BBS.
“Dorongan tersebut juga harus senantiasa kita berikan kepada BUMD lainnya,” tukasnya.
Hal itu sebagai wujud konsistensi dalam mengkritisi, mengevaluasi namun sekaligus juga memberikan dorongan kepada BUMD di Bojonegoro agar senantiasa berbenah serta memperbaiki kualitasnya di tengah arus persaingan global.
“Supaya tuntutan mengenai kontribusi peningkatan PAD selama ini sebanding dengan kecukupan alokasi penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUMD,” pungkasnya.(rien)