Warga Remen Menolak Dijemput Aparat

SuaraBanyuurip.com – Ali Imron

Tuban- Warga Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten, Tuban, Jawa Timur, menolak dijemput aparat untuk mengikuti sosialisasi pembebasan lahan Kilang NGRR Tuban di Gedung KSPKP. Bus yang disediakan kosong tak berpenumpang, dan hanya dua perwakilan warga yang hadir menggunakan mobil pribadi.

“Warga gemetar pagi-pagi ada aparat berseragam coklat dan loreng datang,” ujar pemilik lahan Desa Remen, Agung Nugroho, ketika dikonfirmasi suarabanyuurip.com, usai sosialisasi pembebasan lahan kilang patungan Pertamina-Rosneft Oil Company Rusia, Sabtu (3/2/2018).

Sebagai petani, tak biasanya ada aparat berseragam mendatangi rumah mereka. Sesuai komitmen awal, warga Dusun Sumurpawon, Desa Remen, tetap kompak tak mau datang.

Dua perwakilan warga Remen yang datang, atas nama Agung Nugroho dan Sutrisno hanya melihat berlangsungnya sosialisasi. Selebihnya tidak ada warga yang hadir.

Ditegaskan Agung, tidak datangnya pemilik lahan Remen murni dari hati mereka. Tidak ada yang menyuruh, atau memprovokasi sebagaimana isu yang berkembang. 

“Mewakili pemilik lahan kami bosan dengan sosialisasi ini,” terang pria humanis itu.

Pada bulan November 2017 lalu, warga Mentoso telah bersikap menolak. Berlanjut pertemuan di gedung DPRD awal Jamuari 2018, jawaban warga juga sama.

“Kalau sekarang ada sosialisasi untuk apa, jika sikap pemilik lahan tak berubah,” ucap Agung.

Dia mengaku sempat ada intimidasi dari aparat kep ada warga agar datang ke sosialisasi. Meskipun undangan ditolak, tapi pemilik lahan tetap diminta untuk datang bahkan disediakan bus. 

“Kami menolak sampai kapanpun,” tegasnya.

Adanya dugaan paksaan warga untuk datang ditampik Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim, Anom Surahno. Pria berkacamata bening itu, berpesan kepada siapapun untuk tidak memaksa.

“Kita sudah terlanjur memilih demokrasi jadi kita utamakan dialog,” sergah Anom.

Terpisah, Kasatintel Polres Tuban, AKP M. Sholeh juga menampik kalau anggotanya memaksa warga untuk datang. Kehadiran aparat di sana untuk mengamankan perjalanan warga dari desa ke gedung KSPKP Tuban.

“Dari 150 lebih anggota yang bertugas tak ada paksaaan ataupun intimidasi,” jelasnya. 

Ketua DPRD Tuban, Miyadi, menambahkan, dari 87 orang Remen yang diundang, 62 orang mau menerima dan tandatangan terima undangan. 15 orang tidak mau sama sekali, 8 orang mau menerima undangan tapi tak mau tandatangan, dan dua orang ke luar kota.

“Saya cek di lapangan ternyata tidak ada persoalan pada warga,” bebernya.

Informasi yang diterima Miyadi, sebelum para warga datang ada tiga orang yang menghalang-halangi mereka untuk menghadiri sosialisasi. Hal itulah yang sedang diatasi, karena menyebabkan tidak hadirnya pemilik lahan saat sosialisasi. (aim)