Pertanian Masih Jadi Harapan Masyarakat

SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia

Bojonegoro – Sektor pertanian menjadi tumpuan perekonomian masyarakat Bojonegoro karena sektor ini tidak hanya mengandalkan padi sebagai produksi utama, tapi juga jagung, bawang merah, kacang tanah, dan tembakau. 

“Memang jika dibandingkan dengan industri minyak dan gas bumi, pertanian masih cukup besar menampung tenaga kerja,” kata Sekretaris Dinas Pertanian Bojonegoro, Bambang Sutopo kepada wartawan, Selasa (6/2/2018). 

Meski tampungan tenaga kerja dari tahun ke tahun mulai berkurang di sektor pertanian seperti kebutuhan buruh tani, namun bukan berarti tidak ada produktivitas. 

“Untuk menangani masalah tenaga kerja yang mulai berkurang ya kami upayakan cara lain. Salah satunya memanfaatkan bantuan alat pertanian dari pemerintah pusat,” jelas Bambang. 

Data dari Dinas Pertanian, luas lahan pertanian di Bojonegoro terus mengalami penyusutan. Dari sepanjang tahun 2017, ada sekitar 77 ribu hektar mengalami penyusutan sebesar 600 hektar lebih untuk Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, serta 25.317 meter persegi untuk pengembangan perumahan. 

Namun demikian, kondisi tersebut tidak mempengaruhi target produksi panen yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Justru dari tahun ke tahun mengalami peningkatan produksi. 

“Sementara jumlah pekerja atau petani di sektor pertanian mencapai puluhan ribu orang. Itu tidak hanya petani padi saja, tapi juga komoditas pangan lainnya,” tegasnya.

Untuk perkembangan produksi pertanian tanaman padi, jumlahnya terus mengalami peningkatan. Yakni, tahun 2013 mencapai 802.528,20 ton, tahun 2014 sebesar 847.847 ton, tahun 2015 sebesar 907.837 ton, 2016 dan 2017 sebesar 1.050.072 ton.

“Jumlah tersebut, hampir merata dihasilkan seluruh Kecamatan di Bojonegoro. Hanya saja, paling banyak di Kecamatan Kanor,” imbuhnya. 

Untuk terus meningkatkan produksi pertanian ini dibutuhkan daya dukung infrastruktur yang mampu memberikan aksesibilitas yang baik. 

“Kita berharap, ada perbaikan jalan desa guna memperlancar transportasi pertanian, kemudian program pengairan,” imbuhnya. 

Karena keberadaan industrialisasi minyak dan gas bumi di Bojonegoro tidak bisa menjadi gantungan untuk penyerapan tenaga kerja karena sifatnya hanya sementara. Sedang di sektor pertanian, sifatnya lebih kepada keberlanjutan. Sehingga untuk meningkatkan itu, Pemkab Bojonegoro mengadopsi kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan sebagaimana arahan dari Kementerian Pertanian. 

Dari sisi infrastruktur pendukung sektor pertanian, sampai tahun 2017 Dinas Pertanian telah melakukan pengadaan konstruksi jaringan air sepanjang 2.995,8 meter persegi. Jaringan air tersebut dibangun di 10 desa di 4 kecamatan. 

Sedangkan Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sigit Kushariyanto, menyatakan, kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian lebih besar dibanding industri migas karena hingga saat ini sektor tersebut masih menjadi tumpuan utama perekonomian rakyat Bojonegoro.

“Untuk itu sektor pertanian harus memberikan kontribusi dan harapan bagi masyarakat Bojonegoro,” kata Sigit ditemui terpisah. 

Dikatakan, kesenjangan antara wilayah utara dengan selatan harus  disikapi petani dengan cerdik. Utara yang dekat Bengawan Solo, bisa dimanfaatkan untuk  tanaman padi, sedangkan yang selatan jangan hanyaengandalkan padi, tapi bisa ditanami komoditas lainnya. 

Saat ini, menurutnya, pemerintah kabupaten hanya wajib menstabilkan harga. Apabila harga gabah dan beras tinggi, maka komoditas lainnya harus sama. Jangan sampai komoditas selain gabah dan padi, harganya jatuh karena akan menjadi persoalan.

“Kita harus dorong masyarakat produktif di sektor pertanian secara umum, jangan fokus pada jenis padi saja,” seru anggota DPRD Bojonegoro itu. 

Selain itu juga mendorong pemerintah melakukan intervensi pasar, meningkatkan infrastruktur pertanian, misalnya membangun waduk, bendungan, dan irigasi.  Sebab tidak semua desa sentra pangan (pertanian) menjadi desa unggulan produk hasil pertanian lokal yang khas.

Pihaknya berharap, Bupati terpilih di Pilkada 2018 mendatang bisa menyelesaikan infrastruktur pertanian dengan baik dan memberikan pendampingan kepada para petani supaya melakukan pola tanam yang benar. 

“Harus ada peningkatan sumber daya manusia dan itu butuh pendampingan,” tukasnya. 

Sedangkan Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, M Fauzan, juga mengakui adanya ketimpangan antara pertanian di wilayah utara dan selatan Bojonegoro. Dimana kebutuhan air bagi pertanian di wilayah utara lebih melimpah karena dekat dengan Sungai Bengawan Solo. Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah selatan yang jauh dari Bengawan Solo. 

Untuk itu, Fauzan menyarankan, di wilayah yang jauh dari sungai terpanjang di pulau Jawa perlu ada peningkatan infrastruktur pertanian. Diantaranya dengan membangun irigasi, bendungan, dan waduk di wilayah selatan. 

“Harus ada program pro rakyat, jangan disama ratakan jika semua rakyat adalah petani,” tandasnya. 

Pihaknya berharap, pemimpin Bojonegoro kedepan benar-benar paham masalah pertanian serta mengetahui kebutuhan para petani. 

 “Bupati baru nanti, harus bisa hadir di tengah petani, bagaimana agar harga pupuk bisa stabil. 

Selain itu juga harus tegas terhadap penyerapan hasil pertanian, sehingga, ketika hasil panen diserap dengan baik harus berani menolak impor beras,” pungkasnya.

Bakal Cabup  Bojonegoro, Soehadi Moeljono, menyadari adanya kesenjangan geografis antara wilayah Utara dan Selatan terhadap sektor pertanian. Untuk wilayah selatan, ke depan harus dibangun saluran irigasi, bendungan, meneruskan pembangunan waduk Gongseng, dan  infrastruktur jalan desa dan pertanian. 

“Banyak program untuk sektor pertanian yang telah kami persiapkan untuk Bojonegoro lima tahun ke depan,” kata Pak Mul yang dalam Pilkada Bojonegoro 2018 berpasangan dengan kader Muslimat NU, Mitroatin. (rien)