SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Puluhan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bojonegoro, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi mengulas 10 tahun kepemimpinan Bupati Suyoto di Bundaran Adipura, Jalan Diponegoro, Senin (12/3/2018).
Kepemimpinan Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, tidak terasa 10 tahun telah berjalan. Berakhirnya masa kepemimpinan Bupati Bojonegoro yang menjabat selama 2 periode pada Selasa (13/3/2018) besok, menandakan berakhir pula Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bojonegoro.
Ketua Umum PMII Cabang Bojonegoro, Muhammad Kamaluddin, mengatakan, 10 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk berbicara soal kepemimpinan. Sekilas jika di perhatikan selama kepemimpinan Bupati Suyoto seakan berjalan sangat bagus, aman, tentram, damai dan bahagia.
“Namun tunggu dulu, coba kita renungkan kembali, bukankah ketika berbicara pembangunan itu merupakan soal keberpihakan?,” ujarnya saat berorasi.
Bukankah ketika berbicara kebijakan yang telah dirumuskan itu soal keberpihakan. Disini, yang dipertanyakan adalah keberpihakan kepada Rakyat atau kepada kelompok tertentu saja.
“Disini PMII Cabang Bojonegoro hadir untuk mengajak masyarakat berfikir dan mengingat kembali beberapa hal yang belum sukses dilakukan oleh pemerintahan hari ini,” tegasnya.
PC PMII juga mengevaluasi tentang beberapa program pembangunan yang belum terselesaikan, diantaranya Program pembangunan infrastruktur jalan yang kurang tepat, Adanya pembangunan Jembatan yang tidak sesuai dengan perencanaan atau target waktu (Jembatan Trucuk), Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) yang dinilai tidak produktif atau tepat guna.
Lalu, belum maksimalnya fungsi embung di desa, Telatnya distribusi pupuk yang dinilai menghambat perkembangnya pertanian di Bojonegoro, belum adanya upaya upaya yang efektif untuk menangani bencana banjir tahunan.
Masih tingginya tingkat pengangguran di Bojonegoro hingga menembus angka 23.329 Jiwa (Baca 2017). Adanya 12.000 jiwa masyarakat Bojonegoro yang diberi pelatihan namun tidak ada tindak lanjut setelah pelatihan.
Pembangunan infrastruktur pendidikan yang belum merata,Â
Pelayanan BPJS yang belum maksimal (adanya perbedaan pelayanan antara menggunakan BPJS dengan Reguler), adanya mutasi jabatan yang tidak sesuai dengan UU No 6 Tahun 2016.
“Dan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum mampu untuk produktif dan hanya menghasilkan PAD yang kecil,” tegasnya.
Bagaimanapun juga, masyarakat patut untuk berterima kasih kepada Kepemimpinan pemerintah pada hari ini, karena telah berupaya untuk membangun Bojonegoro kedepan lebih baik diantaranya dengan adanya Tata kelola pemerintahan yang terbuka, Revitalisasi Alun-alun Bojonegoro, Fasilitas Kesehatan untuk Rakyat, Terwujudnya Kota Bojonegoro yang bersih (Perolehan Prestasi Adipura).
“PC PMII Bojonegoro akan senantiasa mengawal masalah masalah yang belum terselesaikan diatas,” lanjutnya.
PC PMII Bojonegoro sangat berharap kepada pemimpin selanjutnya untuk mampu dalam mengatasi masalah masalah diatas, jika tidak maka PC PMII Bojonegoro akan kembali turun jalan dan ingat bahwa ketika “Jas Biru†sudah turun jalan itu bertanda Pemerintahan sedang tidak beres, Rakyat sedang Tertindas dan Ibu Pertiwi sedang Menangis.(rien)