Targetkan PAD Bojonegoro Naik Rp1 Triliun

SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho

Bojonegoro – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro, tertinggi kedua di Jawa Timur, setelah Kota Surabaya, yakni sebesar Rp3,5 tiliun lebih pada tahun 2016. Namun besarnya APBD itu tidak sebanding pendapatan asli daerah (PAD) yang disumbangkan. PAD Bojonegoro hanya sebesar sekitar Rp300 miliar.

“Artinya, APBD kita masih sangat bergantung dari pendapatan migas,” kata salah satu calon wakil bupati (Cawabup) Bojonegoro, Pudji Dewanto kepada suarabanyuurip.com saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Rabu (21/3/2018).

Ketergantungan pada pendapatan migas ini, menurut Kang PD, sapaan akrab Pudji Dewanto, bisa membahayakan bagi Bojonegoro karena tidak menentunya harga minyak mentah dunia. Artinya pendapatan yang dipasang bisa tak sesuai target, dan dampaknya dapat terjadi gagal bayar pada sejumlah proyek maupun tertundanya program-program pembangunan yang sudah direncanakan.

“Migas ini energi tak terbaharukan yang suatu saat pasti akan habis,” ucapnya.

Pendapatan dari migas yang diterima Bojonegoro selama ini, menurut Kang PD, seharusnya dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan menguatkan perekonomian masyarakat. Seperti mencetak 2000 an wirausahawan baru melalui kredit lunak dan pembangunan infrastruktur hingga tingkat pedesaan.

“Kenapa kita tidak setuju Dana Abadi migas, karena masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi,” tandas Cawabup yang berangkat dari PPP dan Gerinda.

Selain itu, dengan pendapatan migas selama ini, lanjut Kang PD, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan potensi yang ada agar dapat meningkatkan sumber-sumber PAD. Sehingga kedepannya Bojonegoro tidak hanya bergantung pada pendapatan dari sumber migas.

Menurut dia, peluang-peluang yang dapat dimaksimalkan diantaranya dengan penataan dan mengoptimalkan papan reklame, memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan daerah (Perusda), serta memaksimalkan potensi wisata. 

“BUMD dan Perusda juga harus disehatkan lebih dulu agar bisa memberi kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah,” kata Direktur PT. Kurnia Sylva Consultindo di bidang kehutanan ini.

Dia mencontohkan, seperti hotel milik Pemkab Bojonegoro, Griya Dharma Kusuma (GDK), harus dapat lebih berkembang dengan penataan dan kelengkapan fasilitas yang bagus seperti meeting, incentive, convention and exibition (MICE).  

Dunia MICE, lanjut Kang DP, adalah dunia yang belum terjamah dengan baik di Indonesia. Padahal dunia MICE merupakan salah satu andalan pariwisata di beberapa negara maju. Dunia MICE merupakan salah satu dunia bisnis yang menjanjikan. 

“Kalau di situ ada fasilitas seperti itu, dipastikan akan menambah pendapatan. Karena tempat itu bisa disewa untuk resepsi pernikahan atau kegiatan lainnya,” tutur pria asli Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro ini.

Semua itu dapat dimaksimalkan oleh peran kepala daerah. Karena bupati memiliki kekuatan dan kebijakan untuk ‘memaksa’ para investor memanfaatkan semua potensi yang dimiliki daerahnya dengan regulasi yang dibuatnya.

“Kepala daerah itu kan preman legal. Sepanjang kebijakannya tidak bertentangan dengan undang-undang dan untuk kepentingan rakayat, tidak apa-apa,” jelas Alumnus Fakulltas Hukum Universitas Brawijaya (Unibraw) ini.

Untuk itu, jika dirinya bersama Cabup Basuki dipercaya masyarakat untuk memimpin Bojonegoro lima tahun kedepan akan mengoptimalkan sumber sumber pendapatan daerah. 

“Target kita kedepan, PAD Bojonegoro meningkat jadi satu triliun dalam lima tahun,” pungkas Kang PD.

Sesuai data di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, APBD Bojonegoro rata-rata mengalami kenaikan sepanjang 2013 hingga 2017 karena adanya dana bagi hasil migas. Yakni 2013 sebsar Rp 2 triliun lebih, 2014 Rp2,4 triliun, 2015 Rp2,9 triliun, 2016 Rp3,5 triliun, 2017 turun jadi Rp3,1 karena DBH Migas berkurang, dan untuk tahun 2018 ini ditargetkan sebesar Rp3,3 triliun.(suko)