SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Sekkab Bojonegoro Setyo Yuliono mengatakan sekarang ini semua Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sedang dilakukan evaluasi.Â
“Iya, semua BUMD sedang dievaluasi sekarang,” kata pria yang akrab disapa Nanang kepada suarabanyuurip.com, Jumat (16/11/2018).
Dijelaskan, evaluasi dilakukan untuk melihat kinerja managemen termasuk bagaimana BUMD memberikan pendapatan asli daerah atau PAD selama ini.
BUMD yang dievaluasi diantaranya PT Asri Dharma Kusuma atau ADS, PT Griya Dharma Kusuma atau GDK, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, PT Bojonegoro Bangun Sarana atau BBS, dan Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM.Â
Dari data di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyebutkan, target laba semua BUMD tahun 2018 adalah sebesar Rp22 miliar. Per Agustus 2018, laba yang masuk di bawah target yakni sebesar Rp20 miliar.Â
Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Abdullah Umar menyesalkan pendapatan yang dinilai minim dari semua BUMD termasuk PT ADS dan PT BBS.Â
“Kedua BUMD itu diandalkan karena banyak peluang dari industri migas yang bisa diambil,” tegas pria yang juga Wakil Ketua Komisi C ini.Â
Menurutnya, PT ADS seharusnya bisa memperjuangkan hak daerah melalui Participating Interest (PI) yang memberikan pendapatan lebih besar melalui bagi hasilnya dengan PT Surya Energi Raya (SER).Â
“Memang perlu dikaji ulang perjanjian itu, kalau Bupati Anna bisa mengubah pola bagi hasil, kenapa tidak,” imbuh Umar, sapaan akrabnya.Â
Selama ini, porsi bagi hasil pengelolaan PI, ADS Â hanya memperoleh 25 persen dan 75 persen untuk SER. Sedangkan mekanisme pembayaran keuntungan yang dilakukan setelah semua modal yang dikeluarkan SER lunas.
“Kalau seperti itu bagi hasilnya, bisa-bisa keuntungan yang didapat Bojonegoro setelah produksi puncak Blok Cepu berakhir,” tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa.Â
Sementara PT BBS, juga dinilai belum maksimal dalam menyumbangkan pendapatan. Saat ini, perusahaan plat merah itu mampu menyumbangkan Rp2 miliar hanya dari sewa Hotel The Residence oleh Pertamina EP Cepu.Â
“Jangan-jangan, setelah kontrak The Residence habis, pendapatannya turun lagi,” pungkasnya.(rien)