Pedagang Ring 1 Migas Sukowati Belum dapat KPP

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro – Program Kartu Pedagang Produktif (KPP) yang diluncurkan Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Anna Muawanah, belum menyentuh semua pedagang kecil di wilayahnya. Program tersebut untuk memberdayakan pedagang kecil dengan fasilitas permodalan dengan bunga rendah, pelatihan hingga kepengurusan perizinan.

Salah satu pedagang di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Titik Nurmawati (45), misalnya. Dia mengaku belum mengetahui adanya KPP.

“Wah, saya kok tidak tahu ada KPP atau semacamnya,” kata  Ibu dua anak itu.

Nurwati sudah enam tahun berjualan mie ayam dan kios kecil di depan kantor Pemerintah Desa Ngampel, ring 1 Lapangan Sukowati, Blok Tuban. Hingga saat ini belum ada pendataan dari desa maupun pihak lainnya. 

“Belum ada tawaran pinjaman modal dari siapapun,” ujar wanita bertubuh subur. 

Dalam program KPP ini pedagang mendapat pinjaman modal dengan bunga 0,5% per bulan yang disalurkan melalui Bank Perkreditan. Menurut Titik, sapaan akrabnya, pinjaman dengan bunga sebesar itu masih dirasa berat.

“Bunga sebesar itu ya masih tinggi bagi saya,” tutur warga RT 5 ini.

Pendapatan setiap hari yang diperoleh Titik tidak menentu. Wanita tamatan SMA ini mengaku tidak berani untuk mengambil pinjaman, kecuali jika ada bantuan modal secara cuma-cuma. 

Kepala Desa Ngampel, Pujianto, mengaku, selama ini belum ada pedagang di wilayahnya yang mengajukan surat keterangan usaha untuk mendapatkan bantuan modal atau akses lainnya didalam Kartu Pedagang Produktif (KPP). 

“Sampai sekarang, belum ada surat resmi tindak lanjut dari KPP ini,” sambung Pujianto dikonfirmasi terpisah.

Ada beberapa pedagang yang meminta surat keterangan usaha dari kantor desa, namun semuanya dibutuhkan untuk pinjaman ke bank swasta maupun lainnya. 

“Bukan untuk bantuan pemerintah yang KPP itu,” tandasnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Perdagangan Bojonegoro, Agus Hariana, menyatakan, program KPP ini adalah program yang menginformasikan akses permodalan dari pedagang kepada perbankan. 

“Karena, selama ini para pedagang mengajukan permodalan ke perbankan itu ribet. Nah, dengan KPP ini akan dipermudah,” tegasnya. 

Dari target 5000 pedagang, sekarang ini baru 1.400 pedagang yang terverifikasi mendapatkan KPP. Pedagang tersebut tersebar di 20 Kecamatan, masih ada 8 Kecamatan lagi yang belum terverifikasi. 

“Kalau kecamatannya mana, saya kurang hafal,” pungkasnya. (rien)