SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban-Â Trisakti Mining and Energy Research (Timer) Institute pada Sabtu (26/1/2019) kemarin, telah menggelar diskusi publik bertemakan peran industri Migas bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban, Jawa Timur di Gang Guest Hotel and Resto Jalan Pramuka Tuban.
Ada empat orang menjadi narasumber yaitu, Manajer Senior Humas SKK Migas, Dony Ariantho, Legal and Relation Staf PT Pertamina EPÂ Asset 4 Field Sukowati Tarmizi, Project Koordinator NGRR Tuban, Kadek Ambarawa Jaya, dan Wakil Ketua Komisi D DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo.
“Selain pemuda dan mahasiswa, kita juga undang delapan kepala desa ring 1 industri Migas di Kecamatan Soko dan Jenu,” ujar Direktur Ekskutif Timer Intitute, Hendri Kurniawan, kepada suarabanyuurip.com.
Kabupaten Tuban saat ini masih menjadi lima besar termiskin di Jatim. Bupati Fathul Huda menyebut tahun ini kemiskinan di Bumi Wali masih 15,41% atau turun 1,56% dari tahun 2017 sebesar 16,87%.
Disisi lain pendapatan dari sektor Migas melalui Dana Bagi Hasil (DBH) juga tak sedikit. Tahun 2018 menjadi masa emas bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, karena mendapatkan DBH Minyak Bumi tembus 232,32% atau Rp61.665.237.652. Penerimaan tersebut tercatat terbesar atau paling banyak sejak 2016 silam.
Sedangkan DBH gas bumi yang ditransfer dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sebesar Rp2.553.938.475 atau 518.99% dari target Rp492.100.000. Perolehan ini tentu harus menjadi berkah bagi masyarakat untuk keluar dari belenggu kemiskinan.
Dony Ariantho menilai Migas masih menjadi sektor penting dan memiliki banyak manfaat. Diantaranya meningkatkan APBN, APBD, tenaga kerja, pajak, kebutuhan listrik terpenuhi, ekonomi naik, pendidikan, infrastruktur akses, dan pembangunan kemandirian di masyarakat.
“Adapun beberapa kendala di lapangan yakni pendanaan, tumpang tindih lahan kepemilikan masyarakat, dan perijinan Pemda,” beber pria yang sudah 15 tahun bekerja di SKK Migas.
Kapasitas SKK Migas hanya membantu peran dan tugas daerah, bukan menggantikan peran pemkab. Jika kegiatan Migas ini terhenti, bisa dibayanyangkan dampak multi pliernya ke masyarakat.
Rata-rata daerah penghasil Migas, SDM lokalnya jadi malas. Yang dipikirkan uang dan uang, bukan berpikir bagaimana membangun daerahnya. Lebih dari itu, korupsi di tingkatan Pemkab juga tinggi. Oleh karena itu, lembaganya sudah kerjasama dengan KPK.
“Tak sedikit program salah sasaran. Misalnya pemkab lebih fokus membangun gedung di kantor pemkab, dibanding melakukan pemerataan pembangunan di seluruh daerah,” imbuhnya.
Adapun program pemberdayaan masyarakat SKK Migas fokus di bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial. Diharapkan terjadi saling sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Soal pemberdayaan ke masyarakat, Pertamina EP Asset 4 Sukowati, juga telah melakukan banyak hal. Diantaranya program Tanggung Jawab Sosial di Desa Kebonagung, Kecamatan Rengel, yakni Pemanfaatan Limbah Kotoran Sapi menjadi Biogas dan Pupuk Kompos berbasis penyelamatan lingkungan telah mengantarkan anak usaha Pertamina meraih penghargaan proper hijau dari Menteri LHK, Siti Nurbaya akhir 2018 lalu.Â
“Di Desa Rahayu, Kecamatan Soko juga direncanakan pembangunan balai latihan di eks gedung SD setempat,” sambung pria asal Aceh.
Selain di Rahayu, program juga menyasar Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel berupa embung. Daerah jalur pipa di Soko-Rengel diberikan sound sistem untuk kegiatan. Dilanjutkan kegiatan penghijaun 4.000 pohon untuk mencegah abrasi di Pantai Tuban.
“Semua program telah dikomunikasi dengan multistakeholder dengan harapan terarah dan azas kemanfaatannya dirasakan masyarakat langsung,” terang pria yang melabuhkan hatinya untuk perempuan Bojonegoro.
Project Koordinator NGRR Tuban, Kadek belum bisa memberi bukti riil programnya ke masyarakat karena Kilang Tuban berkapasitas 300 ribu Bph masih berjalan. Bukti nyata ada di wilayah Kilang Cilacap dan Balongan, dimana semenjak Pertamina hadir kesejahteraan masyarakat perlahan membaik.
“Kontribusi Kilang NGRR masih dalam rumus dan akan nyata dirasakan setelah didukung oleh multistakeholder,” tambah pria ramah ini.
Mewakili legislatif, Tulus meminta pelaku industri memperlakukan masyarakat dengan baik, adil, dan azas manfaat. Kesejahteraan dan kemakmuran harus tercapai di Tuban.
“Penggunaan CSR harus terimplementasi secara baik dan benar. Pandangan dewan perlu adanya rumusan yang melibatkan pemkab, pelaku industri dan masyarakat,” pungkasnya. (aim)