SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2019, meminta tambahan untuk Program Petani Mandiri (PPM) yang awalnya dinamakan Kartu Petani Mandiri (KPM) sebesar Rp25 Miliar.Â
“Kita akui, jika di APBD Induk, program ini sudah dianggarkan sebesar Rp15 Miliar namun kami mengajukan tambahan Rp25 Miliar,” kata Plt Kepala Dinas Pertanian, Helmi Elisabeth saat rapat dengar pendapat di Komisi B DPRD Bojonegoro, Kamis (18/7/2019).Â
Dia mengungkapkan jika total anggaran untuk program unggulan Bupati Anna Mu’awanah dan Wakil Bupati Budi Irianto ini sebelumnya adalah senilai Rp40 Miliar.Â
“Dibelanja langsung, kami mengusulkan tambahan sebesar Rp1,1 Miliar untuk pendampingan PPM, cetak kartu PPM, makanan dan minuman, sewa perlengkapan, perjalanan dinas, dan lain sebagainya,” ujar Helmi.Â
Menurut dia, program PPM ini membutuhkan anggaran yang sangat besar karena didalamnya ada bantuan pembayaran premi asuransi petani.Terlebih, kondisi petani sekarang ini banyak mengalami puso dan gagal panen karena kekeringan.Â
“Anggaran untuk bantuan premi asuransi adalah sebesar Rp2,16 miliar,” tukasnya.Â
Helmy menambahkan, anggaran sebesar Rp15 Miliar diperuntukkan bagi 120 kelompok petani di 120 desa di 28 Kecamatan. Ada total 20.000 anggota petani, namun yang terverifikasi adalah sebesar 13.187.Â
“Karena hibah ini melalui kelompok, jadi bantuan PPM tidak untuk perseorangan,” lanjutnya.Â
Lebih lanjut, dia menegaskan, tambahan anggaran sebesar Rp25 Miliar, diperuntukkan bagi 152 kelompok tani. Jadi, dalam pemberian bantuan PPM ini, Disperta melihat luasan lahan dalam kelompok tani itu.Â
“Yang kami support dalam program PPM ini, hanya bagi kelompok tani yang memiliki luas lahhan tidak lebih dari 2 hektar. Karena memang saprodinya menggunakan pupuk bersubsidi dan itu juga ada regulasinya,” tandasnya.Â
Helmy menyampaikan, kebutuhan yang telah diperhitungkan Disperta, per hektarnya membutuhkan anggaran sebesar Rp2,5 juta.Â
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi B, Lasuri, meminta agar serapan anggaran dimaksimalkan lagi yang baru mencapai 3,96 persen. Terlebih, jabatan yang diemban sekarang ini merangkap yakni Plt Kepala Disperta dan juga Kepala Dinas Sosial.Â
“Dua-duanya butuh penanganan maksimal, jadi harus dibagi. atau mungkin, Bu Helmi bisa dibelah menjadi dua agar program dua dinas bisa maksimal,” sindir Lasuri.Â
Politisi asal Partai Amanah Nasional (PAN) ini menyebut, jika program PPM ini sangat diharapkan oleh masyarakat khususnya para petani seperti apa yang dikampanyekan Bupati dan Wakil Bupati dahulu untuk mendapatkan bantuan Rp10 juta per rumah.