Ingin Tahu Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Bojonegoro, Akses Website Ini

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro – Non Government Organization (NGO) Bojonegoro Institute (BI) mengembangkan sistem keterbukaan informasi dan pemantauan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Informasi tersebut dapat diakses di website siipp.net. 

“Website siipp.net ini untuk memantau perkembangan tahapan proses pengadaan barang dan jasa di Bojonegoro. Misalnya proyek apa saja yang hari ini sudah selesai tender, siapa penyedianya, berapa nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan,” ujar Direktur BI, AW Syaiful Huda, saat diskusi bertemakan “Ngopi Kemerdekaan” bersama Aliansi Jurnalis Independent (AJI) dan NGO beberapa waktu lalu.

Masyarakat, khususnya warga Bojonegoro, seharusnya bisa memanfaatkan siipp.net ini, agar bisa mengetahui dan memantau proyek-proyek yang ada di sekitarnya.

Di aplikasi siipp.net telah tersedia fitur atau menu yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada masing-masing tahapan pengadaan. Diantaranya, dari tahap perencanaan atau pengumuman, pemilihan penyedia, penetapan pemenang, hingga tahap pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, pada tahapan “pemenang dan kontrak” terdapat grafik perkembangan data pagu anggaran, HPS (Harga Perkiraan Sendiri), hingga harga negosiasi dan nilai kontrak.

“Ada banyak fitur yang disediakan bagi penggunanya,” lanjutnya.

Fitur itu diantaranya mulai menu untuk menyampaikan laporan atau pengaduan serta aspirasi pada setiap proyek tertentu. 

Fitur yang menampilkan daftar penyedia berikut detail informasi terkait berapa kali ikut tender dan berapa kali menang. Kemudian, mencari data; apakah penyedia yang kemarin bermasalah, lolos kembali mendapatkan proyek. 

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Bojonegoro cukup besar. Nilainya Rp 7,1 triliun yang baru saja ditetapkan dalam P-APBD 2019 oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro. 

Anggaran tersebut sepenuhnya digunakan untuk progres pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki kewenangan dalam hal pengawasan. Sebagai langkah untuk mempermudah pengawasan penggunaan APBD Bojonegoro, salah satu.

“Termasuk juga Kontraktor Kontrak Kerjasama di Bojonegoro bisa menggunakan data itu untuk pemetaan penberian program Corporate Social Responsibility,” tegasnya. 

Kontraktor Kontrak Kerjasama di Bojonegoro seperti ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Pertamina EP Aset 4 Field Cepu dan Pertamina EP Cepu  (PEPC), tambah Awe, bisa mencari tahu proyek apa saja yang harus dicover. 

Menanggapi hal itu, perwakilan EMCL, Ichwan Arifin, mengapreasiasi langkah BI dalam transparansi data proyek di Bojonegoro. 

“Bagus, kami juga baru tahu ini ya. Jadi bisa untuk referensi juga kedepan,” ujar Ichwan saat ikut hadir di “Ngopi Kemerdekaan”.(rien)