SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia

Bojonegoro – Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, dibidang jasa perhotelan, PT Griya Dharma Sejahtera (GDK) dinyatakan rugi setelah ada audit dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk keuangan tahun 2018.

“Setelah dinyatakan rugi, GDK tidak bisa setor pendapatan ke daerah. Pendapatan tahun 2018 yang disetorkan tahun ini nol,” kata Sekretaris Bapenda, Dilli Tri Wibowo, Jumat (11/10/2019).

Menurutnya, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus disetorkan GDK tahun ini adalah sebesar Rp551 juta. Namun, nampaknya memang tidak ada yang bisa diupayakan lagi karena dinyatakan rugi setelah diaudit.

“Kami berharap, ada kebijakan dari Bupati Bojonegoro untuk memberikan supporting kepada GDK agar bisa bersaing dengan perhotelan lainnya,” ungkapnya.

Dari pengakuan mantan karyawan GDK mengatakan, tamu yang datang di GDK sangat sedikit. Bahkan, beberapa hari pernah tidak ada tamu yang menginap sama sekali.

“Pembukuannya buruk, gaji saya saja dicicil tiga kali. Gajinya pun dihitung harian, per hari Rp75.000,” tukasnya.

Sementara Anggota Komisi B, Lasuri, membenarkan buruknya pelayanan dan fasilitas hotel yang pernah digunakan puluhan pekerja dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, empat tahun yang lalu.

“Seharusnya, namanya hotel itu kan pelayanannya harus bagus dan memuaskan. Kamarnya juga diperhatikan, fasilitas lainnya,” tukasnya.

Di konfirmasi terpisah, Direktur GDK, Nila Puri Widjaya, mengakui jika tahun ini tidak bisa menyetorkan PAD karena terjadi devisit di tahun 2018.

“Iya benar, pendapatan tahun 2018 yang disetorkan tahun ini besarannya nol karena devisit,” ujarnya.

Pihaknya juga membenarkan jika gaji karyawan dicicil tiga kali karena kondisi bisnis yang sedang mengalami penurunan.(rien)