Anggaran Pendidikan Bojonegoro Urutan 26 Jatim, DPRD: Jika Itu Benar, Ini Tamparan Bagi Pemkab

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro – Data anggaran pendidikan Bojonegoro menempati urutan 26 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, yang dirilis Peneliti Poverty Resource Center (PRC) Initiative, Aw Syaiful Huda beberapa hari lalu, mengundang perhatian Komisi C DPRD setempat.

Komisi dewan yang membidangi masalah pendidikan itu akan menguji lembaga yang mengeluarkan data tersebut. 

“Jika data itu betul, ini sebuah tamparan bagi kita semua. Dengan APBD yang mencapai Rp7,1 triliun, ternyata tidak pro dengan program pendidikan,” kata Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Mochlasin Affan kepada suarabanyuurip.com, Minggu (19/1/2020). 

Oleh karena itu, lanjut Afan, pihaknya akan kembali meminta komitmen eksekutif. Karena, setiap rapat badan anggaran beberapa program pendidikan dicoret. 

“Kita akan tagih komitmen Dinas Pendidikan,”  tegas Politisi Partai Demokrat. 

Komisi C, kata Affan, selama ini sudah mendorong peningkatan program pendidikan di Bojonegoro baik peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun infrastruktur. Namun, program-program yang mendukung peningkatan pendidikan tiba-tiba dicoret dan dihilangkan begitu saja tanpa ada alasan jelas. 

“Dinas Pendidikan terkesan arogan. Kalau itu dihilangkan, lalu bagaimana ?” ucapnya. 

Affan menilai Dinas Pendidikan tidak pro pada program pendidikan di Bojonegoro. Pihaknya selalu berdebat setiap kali rapat dengar pendapat untuk membahas program pendidikan. 

“Akhirnya program pendidikan tidak jelas jluntrungannya,” tandasnya.

Dicontohkan Affan, Komisi C telah minta data sekolah rusak di Bojonegoro, namun selalu dijanjikan.

“Padahal kami ingin tahu komitmen mereka untuk memperbaiki bagaimana, dan anggarannya berapa,” lanjutnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kuzaini, belum memberikan jawaban. Pesan pendek yang dikirim suarabanyuurip.com tidak ada balasan. Begitu juga saat dihubungi telephone selulernya tidak direspon.  

Sebelumnya, Peneliti Poverty Resource Center (PRC) Initiative, Aw Syaiful Huda memberkan prosentase anggaran program urusan pendidikan di luar transfer daerah (APBD Murni) Kabupaten Bojonegoro terbilang sangat rendah. Menempati urutan ke-26 dari 38 kabupaten dan kota di Jatim.

Anggaran program urusan pendidikan Kabupaten Bojonegoro yang bersumber dari APBD murni atau di luar transfer daerah, prosentasenya hanya 10.45 persen. 

“Dari nilai tertinggi, Bojonegoro berada di urutan ke-26 dari kabupaten dan kota di Jatim,” ujarnya. (rien)