Bojonegoro Dapat Izin Kelola Gas Suar Bakar Banyu Urip, Asalkan…

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengaku telah mendapat izin dari Dirjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk mengelola flaring gas atau gas suar bakar dari Lapangan Minyak Banyu Urip, Blok Cepu, yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).

“Mereka mengizinkan, asalkan kita siap,” kata Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Bojonegoro, M. Farid Naqib kepada suarabanyuurip.com, Minggu (9/2/2020).  

Dijelaskan, kesiapan yang dimaksud adalah mampu mengelola gas suar bakar secara tekhnis. Karena sekarang ini gas ikutan dari Lapangan Minyak Banyu Urip masih diinjeksikan. 

“Kalau kita mampu mengelolanya ya diperbolehkan,” tegas mantan Camat Padangan itu. 

Sejak Bupati Anna Mu’awanah mengajukan pengelolaan gas suar bakar di Blok Cepu, Pemkab Bojonegoro terus melakukan persiapan secara teknis. Terlebih, mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

“Iya didukung, asalkan itu tadi. Pemkab Bojonegoro siap. Kalau siap, kita bisa kelola gas suar bakarnya,” imbuh mantan Camat Bojonegoro ini. 

Farid menilai pengelolaan gas suar bakar di Lapangan Banyu Urip memiliki potensi. Selain dapat meningkatkan penapatan asli daerah (PAD), juga membuka peluang usaha dan kerja bagi warga Bojonegoro.

Apalagi produksi minyak dari Lapangan Banyu Urip di wilayah Kecamatan Gayam sekarang ini sedang memasuki fase puncak sebesar 220 ribu barel per hari (bph). Produksi tersebut ditunjang dari Lapangan Kedung Keris (KDK) di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu. Sehingga gas yang dikeluarkan juga besar. 

“Kita belum tahu berapa besaran gas nya, tapi yang jelas kalau dikelola ekonomis ya,” tukasnya.  

Sementara itu, Kepala SKK Migas Perwakilan Jawa,Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa), Nurwahidi masih berupaya dikonfirmasi terkait hal ini. Pesan pendek yang dikirimkan belum ada balasan. 

Sebelumnya, sumber suarabanyuurip.com di Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas), menjelaskan, flare gas di Lapangan Banyu Urip memiliki kadar karbon dioksida (CO2) dan Hidrogen Sulfida (H2S) tinggi, yakni hampir 40%. Sedangkan sisa komponen hidrokarbon yang bisa diolah jadi methana atau CNG dan LPG hanya sekitar 50% dari volume total.

Sehingga membutuhkan biaya proses (investasi) yang lebih mahal untuk mengolahnya karena harus memisahkan H2S dan CO2. 

“Kira-kira investasi yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas pengolahan gas USD$ 50 juta. Pastinya $20 juta gak cukup,” tegas pria yang meminta namanya tak disebutkan. 

Idealnya, menurut pria yang lebih dari 30 tahun bekerja di industri hulu migs itu, untuk keekonomisan gas yang ada sebesar 50 Juta Standar Kaki Kubik per Hari (Million Standard Cubic Feet per Day/ MMSCFD). Dari jumlah tersebut yang bisa diolah hanya sebesar 25 MMSCFD. 

Namun persoalannya, kata dia, Lapangan Banyu Urip sedang digenjot untuk tingkatkan produksi minyak dari rencana awal 165 ribu barel per hari (Bph) menjadi 235 ribu (Bph). Untuk mencapai target tersebut maka dilakukan injeksi air dari bawah lapisan minyak, dan injeksi gas dari atasnya.

“Setahu saya semua gas ikutan atau associated gas diinjeksi untuk tingkatkan produksi minyak. Sisa yang dibakar sebagai flare biasanya sedikit sekali, di bawah 10 MMSCF, kecuali saat ada perbaikan dan pemeliharaan sistem injeksi,” pungkas pria berkacamata minus itu.(rien)