SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Bojonegoro – Kontraktor lokal ring satu Blok Cepu, di wilayah Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendukung rencana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) dan Pertamina Gas (Pertagas) membangun fasilitas pemrosesan gas. Fasilitas tersebut akan mengolah gas ikutan dari Lapangan Banyu Urip, dan dibangun di sebelah timur gas mettering di Desa Sudu.
Menurut Direktur CV Ngraho Sinari Putra, Jaswadi, pembangunan fasilitas pemrosesan gas bersama oleh PT BBS dan Pertagas akan membuka peluang usaha baru bagi pengusaha lokal untuk terlibat langsung dalam pengadaan rantai suply barang dan jasa.
“Kami harapkan nantinya tidak ada monopoli bisnis dalam pengadaan rantai suply barang dan jasa. Artinya, meskipun BUMD bisa mengerjakan tapi dilewatkan ke kontraktor lokal sekitar biar terjadi pemerataan ekonomi,” ujarnya kepada suarabanyuurip.com, Jumat (13/11/2020).
Dengan melibatkan kontraktor lokal sekitar proyek, lanjut dia, secara otomatis tenaga kerja lokal bisa terlibat secara maksimal.Â
“Untuk itu perlu adanya sosialisasi sebelum proyek dimulai agar masyarakat bisa mengakses peluang kerja yang ada,” pungkas pria asal Desa Ngraho, Kecamatan Gayam.
Senada disampaikan Direktur CV Prima Abadi, Kamidin. Menurutnya, pembangunan fasilitas pemrosesan gas ini akan menumbuhkan iklim investasi dan perekonomian khususnya di sekitar Lapangan Minyak Banyu Urip.
“Apalagi kontraktor lokal di sini sudah banyak memiliki pengamalan mengerjakan proyek migas. Baik di Lapangan Banyu Urip maupun di Lapangan Gas JTB,” sambung Kamidin dikonfirmasi terpisah.Â
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri meminta kepada PT BBS dan Pertagas terbuka dalam pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan fasilitas pemrosesan gas bersama, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.Â
“Semua harus setransparan mungkin. Kontraktor lokal harus dilibatkan, karena akan menumbuhkan perekonomian sekitar,” sarannya.Â
PT BBS telah mengajukan penawaran pembelian gas ikutan dari Lapangan Banyu Urip sebesar 5 Juta Standar Kaki Kubik per Hari (Million Standard Cubic Feet per Day/MMSCFD). Jumlah tersebut di luar pengajuan Pertagas.Â
Dari 5 MSCFD yang diajukan perusahaan plat merah itu diperkirakan hanya 20-30% yang akan terserap untuk pasar di Bojonegoro. Seperti perumahan, perhotelan, resto, dan rumah sakit. Sedangkan sisanya akan dipasarkan sementara ke luar Bojonegoro sambil menunggu adanya kawasan industri.Â
Keputusan penetapan alokasi dan harga gas dari Kementerian ESDM semula akan diumumkan pada akhir Oktober lalu. Bersamaan itu, proses lelang mencari investor untuk pembangunan fasilitas pemrosesan gaa selesai akhir tahun 2020, dan dilanjutkan konstruksi pada 2021. Sehingga pada 2022 ditargetkan sudah produksi.
“Kita masih menunggu penetapan alokasi dan harga gasnya. Sedangkan hasil lelang masih proses,” ujar Direktur Utama PT BBS, Thomas Gunawan.(suko)Â