Permudah Layanan Masyarakat, Blora Hadirkan Mal Pelayanan Publik

22707

SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora -  Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Gand Launching dilaksanakan Kamis (3/6/2021) kemarin, dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik, KemenPAN-RB. 

Pembentukan MPP Blora ini kurang dari 100 hari, dan siap memberikan elayanan umum.   

“Kami mewakili Pak Menteri, sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Pak Bupati, Bu Wakil Bupati dan seluruh jajarannya yang telah bekerja keras mewujudkan MPP ini dengan waktu yang singkat. Sejak penandatanganan komitmen pembentukan MPP di depan Pak Menteri 2 Maret lalu, kini sudah diresmikan. Ini yang tercepat,” Deputi Bidang Pelayanan Publik, KemenPAN-RB, Diah Natalisa usai menghadiri grand launching.

Menurutnya pembentukan MMP ini merupakan semangat yang luar biasa untuk menghadirkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pihaknya meminta agar inovasi terus dilakukan sehingga keberadaan MPP selalu memberikan manfaat untuk publik.

Dirinya juga menyerahkan Piagam Penghargaan dari Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo yang diberikan kepada Bupati Blora, Arief Rohman,  atas keberhasilan pembentukan MPP sebagai wujud komitmen kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sementara itu, Menteri Tjahjo yang hadir secara virtual, dalam sambutannya menekankan bahwa inti dari reformasi birokrasi itu adalah bagaimana seorang pimpinan daerah bisa semakin cepat memberikan pelayanan yang mudah dan murah. MPP ini menjadi sebuah cerminan adanya reformasi birokrasi itu.

Baca Juga :   Masuki Musim Kemarau, Petani Sendangharjo Pilih Tanam Lombok dan Jagung

“Bapak Presiden menginginkan bahwa salah satu reformasi birokrasi itu bagaimana aparatur pemerintah bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan murah kepada masyarakatnya hingga tingkat desa. Baik dalam hal pelayanan dasar pembuatan KTP, perpanjangan KTP, dokumen kependudukan, serta surat perizinan lainnya khususnya di Blora. Serta instansi vertikal lainnya. Maka adanya MPP ini sebagai wujud dari itu. Selamat untuk Blora,” terang Tjahjo Kumolo.

Dengan adanya MPP ini, Menteri Tjahjo berharap bisa mempercepat proses peran serta masyarakat dalam peningkatan iklim usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Meskipun Blora berada di pinggiran Jawa Tengah, namun di sebelahnya ada Rembang, Grobogan, hingga Bojonegoro. Maka Blora juga harus mampu tumbuh dengan segala potensinya sebagai wilayah penopang, apalagi Bandara juga akan segera hadir,” tambahnya.

Senada juga disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang memberikan sambutannya secara virtual melalui zoom meeting live dalam perjalanannya menuju Purbalingga.

“Selamat untuk Blora, MPP kini telah hadir di sana. Pak Bupati dan jajarannya memang top, dan kami percaya Blora akan bisa tumbuh lebih baik lagi. Pesan kami, berikan pelayanan yang lebih mudah, murah, cepat, tuntas dan berintegritas,” tegas Gubernur.

Baca Juga :   Bojonegoro Perketat Penjagaan Wilayah Zona Merah

Bupati Blora, Arief Rohman, dalam sambutannya mengatakan bahwa pembentukan MPP Kabupaten Blora ini hanya butuh 94 hari sejak awal hingga grand launching hari ini. 

“Pembentukan MPP yang singkat ini memang diklaim yang tercepat, bahkan beberapa waktu lalu Kota Pasuruan sudah studi banding kesini karena Blora dinilai luar biasa bisa membentuk MPP kurang dari 100 hari. Anggarannya juga cuma sedikit dari APBD hanya sekitar 244 juta, selebihnya adalah patungan OPD dan CSR Bank Jateng sehingga total menghabiskan anggaran 844 juta,” ujar Bupati. 

Menurut Bupati, dari 29 instansi di MPP ini membuka 261 layanan, dilengkapi pusat kerajinan dan UKM, pojok baca, tempat bermain anak, ruang laktasi, pojok ngopi, crisis center, hingga auditorium. Juga akan ada mobil MPP Keliling.

“Jika sebelumnya masyarakat harus wira wiri untuk mengurus dokumen, maka ini cukup datang di satu tempat semuanya beres. MPP ini kita harapkan bisa meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik,” pungkas bupati.(ams)


»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *