SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Jakarta – Komisi VII DPR RI minta pemerintah bertindak cepat dan tidak menganggap sepele kelangkaan BBM jenis premium dan solar di beberapa daerah sepekan terakhir. Sementara Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyampaikan kelangkaan premium dan solar bukan hanya terjadi di Jawa dan Bali, bahkan sampai Sumatera dan daerah lainnya. Padahal tidak ada kebijakan pemerintah untuk menghapus BBM jenis premium di tahun 2021.
“Masalah kelangkaan BBM ini harus dapat diselesaikan sebelum merambat ke wilayah lain dan menjalar menjadi krisis seperti yang terjadi di beberapa negara,†ujar Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto melalui siaran persnya.
Pemerintah, dalam hal ini BPH Migas, lanjut Mulyanto, harus meningkatkan pengawasan. Sebagai lembaga yang berwenang atas pengaturan dan pengawasan BBM, BPH Migas harus bertanggungjawab. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut dan membuat masyarakat panik.
“BPH Migas harus menjelaskan ke publik terkait jumlah cadangan BBM termasuk kuota BBM yang tersisa di bulan Oktober ini. Sehingga masyarakat tenang atas cadangan BBM nasional kita cukup,†tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Mulyanto memahami kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan BBM ini. Sebab beberapa negara seperti Inggris, China, India, termasuk Singapura sedang krisis energi. Masyarakat khawatir Indonesia mengalami kejadian yang sama.
Menururnya, dua jenis BBM yang langka itu adalah premium dan solar. Padahal BBM jenis ini sangat dibutuhkan masyarakat. Karenanya persediaannya harus selalu aman.
“Jangan sampai karena mau mengejar untung, distribusi BBM jenis ini ditahan-tahan oleh Pertamina,” tegas politisi daerah pemilihan (dapil) Banten IIIÂ ini.
Oleh karenanya, Mulyanto mendesak BPH Migas segera melakukan investigasi terkait kelangkaan ini. Apalagi beberapa waktu lalu di Semarang ditemukan gudang penimbunan BBM bersubsidi yang akan diselundupkan. Selain itu BPH Migas perlu mempercepat penggunaan nozel digital di setiap SPBU.
“Harusnya dengan nozel digital ini peluang penyimpangan di titik SPBU dapat tertutup sama sekali. Peluang penyimpangan yang masih terbuka adalah rentang antara titik penyerahan DO sampai titik SPBU. Alias terjadinya “kencing†solar di tengah jalan. Karena ini adalah rentang wilayah yang tidak terawasi,” jelasnya.
Mulyanto meminta pemerintah bersama, Pertamina dan BPH Migas kedepan perlu memikirkan cara penguatan sistem audit BBM ini. Misalnya memberlakukan sistem pembayaran subsidi dihitung berbasis jumlah BBM yang keluar dari nozel digital di SPBU, bukan direkap di depo BBM berbasis DO.
“Dengan sistem audit ini akan semakin jelas, bahwa yg dibayar sebagai BBM subsidi hanyalah BBM yang diterima masyarakat yang berhak melalui nozel digital,†pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Erika Retnowati memastikan kebutuhan BBM di seluruh wilayah Indonesia dapat tercukupi. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
Dari keterangan Pertamina, menurut Erika, sekarang ini terjadi adanya peningkatan konsumsi BBM khususnya solar subsidi yang sejalan dengan naiknya kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat di beberapa wilayah sebagai dampak dari keberhasilan penanganan Covid-19 oleh pemerintah dan diturunkannya level PPKM.
Dengan perubahan pola konsumsi tersebut, lanjut Erika, BPH Migas segera melakukan langkah-langkah evaluasi pengaturan kuota solar bersubsidi. Dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk kebutuhan masyarakat, BPH Migas telah menerbitkan surat relaksasi distribusi solar bersubsidi, yaitu memberikan kewenangan pengaturan kuota lebih lanjut kepada PT Pertamina Patra Niaga dengan penyesuaian kuota untuk wilayah/sektor pengguna yang under dan over kuota sepanjang tidak melebihi kuota nasional 15,8 Juta KL .
“Tentu saja pelaksanaan relaksasi ini tetap diawasi oleh BPH Migas,” tegas Erika dalam keterangan resminya.(suko)