NU Jatim Tetapkan Kriteria Kandidat 2024

SuaraBanyuurip.com – Teguh Budi Utomo

Surabaya – Warga Nahdlatul Ulama (NU) Jatim, tak mau keliru dalam memilih pemimpin dalam perhelatan politik Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang. Untuk itu Pimpinan Wilayah NU (PWNU) menggelar Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama di Ponpes Sunan Bejagung, Semanding Tuban pada, Rabu (30/3/2022). 

Perhelatan di ponpes pimpinan KH Abdul Matin Jawair itu, salah satu agendanya membahas  kriteria sosok pemimpin terbaik untuk acuan pilihan bersama warga NU di agenda politik lima tahunan Pemilu 2024. Pesta demokrasi tersebut berisi, Pemilu Presiden, DPR RI dan DPRD, serta DPD RI. 

Para kiai pesantren, menurut KH Abdul Matin Jawair, mempunyai komitmen terhadap persoalan bangsa dan negara, dalam koridor politik kebangsaan. 

“Meskipun hajatan demokrasi baru pada 2024, tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat,” tutur Mbah Matin, demikian Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim itu akrab disapa, pada Senin (28/3/2022).

Dalam forum tersebut, dijadwalkan hadir para ulama dan kiai pesantren, juga para tokoh Forkopimda, seperti Gubernur, Kapolda, dan Pangdam V Brawijaya. Rais Syuriah PWNU Jatim KH M Anwar Manshur dan Ketua PWNU KH Marzuki Mustamar, dan tentu saja jajaran pengurus diikuti utusan badan otonom (Banom), seperti Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), Sarbumusi, Pagar Nusa, dan lembaga-lembaga di lingkungan PWNU Jatim. 

Menurut Kiai Matin, NU selalu hadir dalam setiap menghadapi permasalahan bangsa. Selain dakwah dan pengabdian di tengah masyarakat, ormas terbesar di tanah air ini mempunyai kriteria tersendiri dalam memilih pemimpin. Diantaranya berpijak pada Al-Quran, Sunnah Nabi, kesepakatan pendapat ulama (Ijma’ dan Qiyas).

Terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia, Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abd Salam Shohib menegaskan, NU sebagai organisasi masyarakat yang berpengaruh, dan didengar di peta politik harus memiliki sikap jelas tentang wacana penundaan Pemilu 2024.

Ia tegaskan, NU bertanggung jawab untuk bangsa dengan turut menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Jangan sampai kemudian kesannya hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro, dan sebaliknya. 

“Sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas,” kata Gus Salam, panggilan akrab Pengasuh Pesantren Mambaul Maarif, Denanyar, Jombang.

PWNU Jatim telah memberikan rekomendasi agar Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal. Demokrasi harus kita jaga bersama, maka tentu PWNU Jatim dengan tegas, dan jelas menolak Pemilu ditunda karena melanggar konstitusi.

Sejauh ini, ada isu-isu yang dibuat sedemikian rupa dan skema yang luar biasa dengan target penundaan Pemilu 2024. Bagi PWNU Jatim, hal itu dapat memunculkan kesan buruk lantaran telah mengingkari kesepakatan bersama.

Selain itu, PWNU Jatim khawatir Presiden Jokowi akan dikenal sebagai pemimpin yang oportunis karena ingin melanggengkan kekuasaannya dengan cara apapun. Termasuk dengan penundaan pemilu. 

Dalam konteks sekarang, para ulama dan kiai pesantren bersama PWNU Jatim  melakukan pembahasan tuntas, disertai dengan Rapat Pleno yang akan membahas Program kerja PWNU Jawa Timur periode 2018-2023.

Sementara itu di tempat kegiatan, Ponpes Sunan Bejagung, pada hari Minggu (27/3/2022), Ketua dan Sekretaris Panitia Rapat Pleno PWNU Jatim, H Nasruddin Ali dan KH Syamsuddin (Ra Uud), bersama jajaran PWNU Jawa Timur, di antaranya, Ir H M Koderi (Wakil Ketua), H Rasidi (Wakil Bendahara) dan Syukron Dossy (Wakil Sekretaris) mengadakan koordinasi di lokasi. Mereka ditemani KH Abdul Matin Jawahir, dan jajaran aparat dari Kodim dan Polres Tuban. 

H Nasruddin yang juga salah satu pimpinan Pesantren Bahrul Huda Tuban, menyatakan, Rapat Pleno PWNU Jatim dan Forum Musyarah Alim Ulama, adalah bagian dari blue print rencana strategis (Renstra) yang telah dirumuskan PWNU Jatim hingga tahun 2030. 

“Keberadaan program kerja diharapkan dapat menjadi semacam “GBHN” PWNU Jatim dalam menjalankan berbagai aktivitas organisasi yang bermuara kepada visi dan misi yang telah dicanangkan NU secara jangka panjang,” tutur Wakil Bendahara PWNU Jatim itu. 

Sesuai agenda, Pleno dibagi dalam komisi yang menjadi bagian Panca Harakah (Lima Gerakan) PWNU Jatim. Diantaranya, Komisi Pendidikan,  Pengkaderan, Pendataan Anggota, Kesehatan dan Kesejahteraan, dan Komisi Media dan Literasi Dakwah.

Arti penting program kerja tersebut sebagai tolok ukur suatu periode kepengurusan tertentu didalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap umat. 

“Untuk itu program kerja ini dapat menjadi alat ukur terhadap kepengurusan periode ini yang berkelanjutan di masa depan,” demikian pungkas Gus Nasruddin. (tbu)