Menteri ESDM Terbitkan Regulasi CCS/CCUS, Menuju Net Zerro Emission

Salah satu lapangan migas yang dikelola Pertamina telah menerapkan teknologi tangkap karbon.

Suarabanyuurip.com – Joko Kuncoro

Jakarta – Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Permen ini menjadi Langkah awal Indonesia bisa mencapai target Net Zerro Emission (NZE) dan wujud kontribusi nyata Industri migas dalam mengurangi emisi.

Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengatakan, proses pembuatan Peraturan Menteri ESDM ini prosesnya cukup panjang yakni bekerja sama dengan kalangan akademisi dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Penyusunan permen ini, juga bekerja sama dengan centre excellent yang berkantor di Institut Teknologi Bandung.

“Selama proses (penyusunan) mengundang banyak institusi, baik nasional maupun internasional dengan harapan standarnya juga internasional dan implementable dalam pelaksanaannya karena bekerja sama juga dengan KKKS,” kata Tutuka sebagaimana dikutip dari laman ESDM.

Tutuka menambahkan, residu emisi Co2 itu dapat diterima dan dimasukkan ke dalam lapangan migas. Nantinya dari kontraktor KKKS dimasukkannya dalam Plan of Development (PoD) untuk diajukan ke SKK Migas dan jika disetujui maka dapat dilaksanakan.

Baca Juga :   Pemanfaatan Gas Bumi dalam Negeri Mencapai 68,2% di Tahun 2023

“Kondisi ini bisa diimplementasikan dalam skema PSC Cost Recovery dengan ketentuan yang ada di Permen ESDM No 2 Tahun 2023 di pasal 6 menyatakan pemanfaatan CCUS dapat diinjeksikan untuk peningkatan produksi migas,” katanya

Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023 disusun sejak tanggal 13 Agustus tahun 2021 diawali dengan pembentukan tim penyusunan draft permen yang melibatkan stakeholder yang dilanjutkan dengan pembentukan divisi subsurface, surface MRV, legal dan perijinan dan keekonomian.

“Oktober 2022 dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum Dan HAM melibatkan Kementerian terkait lainnya dan terbit penyelesaian harmonisasi pada tanggal 15 Desember 2022. Bulan Januari-Februari 2023 proses persetujuan Presiden dan ditetapkan Menteri ESDM tanggal 2 Maret 2023 diundangkan,” katanya.

Peraturan Menteri ESDM ini terdiri dari 11 Bab dan 61 pasal. Di dalamnya ada ketentuan umum, penyelenggaraan CCS dan CCUS, tahapan penyelenggaraan, monitoring, measurement, dan Verifikasi, keekonomian, asset, tanggap darurat, pembinaan dan pengawasan, sangsi administratif, ketentuan lain dan penutup.(jk)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA BANYUURIP

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *