PMII Bojonegoro Soroti Bantuan Hibah Pemkab untuk Polres Rp 8,5 Miliar

Sekretaris Umum PMII Bojonegoro Mohamad Arif Ariza.

Suarabanyuurip.com – Joko Kuncoro

Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur kembali memberikan bantuan hibah. Kali ini, bantuan diberikan kepada Polres Bojonegoro yakni berupa bantuan keuangan (bankeu) sebesar Rp 8,5 miliar. Bantuan itu untuk pembangunan gedung.

Berdasarkan data layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Bojonegoro, ada dua bankeu yang diberikan pemkab kepada Polres Bojonegoro yang bersumber dari APBD 2023. Yakni pembangunan gedung utama Polres Bojonegoro senilai Rp 7,2 miliar dan bantuan hibah kedua berupa rehab gedung pelayanan publik dan prima SPKT Polres Bojonegoro senilai Rp 1,3 miliar.

Sekretaris Umum PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro Mohamad Arif Ariza mengatakan, secara aturan bankeu yang diberikan kepada daerah lain atau lembaga dibolehkan. Namun, pemkab harus tetap mengutamakan pembangunan di Bojonegoro, salah satunya indeks pembangunan manusia (IPM) yang tergolong lambat pertumbuhannya.

“Program prioritas yang ada di Bojonegoro harusnya diselesaikan dulu,” katanya, Kamis (18/5/2023).

Dia mengatakan, dengan APBD 2023 sebesar Rp 7,4 triliun pemerintah harusnya lebih fokus meningkatkan IPM Bojonegoro daripada memberikan bantuan hibah ke lembaga vertikal. Apalagi bantuan hibah tersebut digunakan untuk pembangunan gedung.

Baca Juga :   Jokowi Lantik UKP Khusus Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Ini Tugasnya

Pertumbuhan IPM Bojonegoro berada di urutan kelima dari bawah se Jatim, terutama di sektor pendidikan tampak kurang diperhatikan. Misalnya saja, kata Aris, sapaan akrabnya angka harapan sekolah di Bojonegoro hanya mencapai 12,84 persen dan rata-rata lama sekolah 7,43 persen sepanjang tahun 2022.

“Artinya bisa dikatakan banyak anak-anak di Bojonegoro belum mendapatkan akses dan kesempatan pendidikan yang layak,” katanya.

Sebelumnya, Koordinator Forum Indonesia untuk Transfaransi Anggaran (Fitra) Jatim Dakelan mengatakan, secara aturan bantuan dana hibah ke instansi atau daerah lain dibolehkan. Akan tetapi, Pemkab Bojonegoro harus menuntaskan pembangunan yang belum terselesaikan.

“Harusnya program prioritas yang ada di Bojonegoro diselesaikan dulu baru melangkah ke sektor lain,” katanya.(jk)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *