Targetkan Rampung Bulan Juni, Kementerian PANRB Kebut Pembahasan RUU Pelayanan Publik

Asdep Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB, M. Yusuf Kurniawan.(dok Kementerian PAN-RB)

Suarabanyuurip.com – Sami’an Sasongko

Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengganti UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik terus dikebut oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) agar segera rampung.

RUU tersebut terus dibahas intens secara internal lintas unit kerja yang ada agar substansi dari RUU tersebut bisa menguatkan substansi kegiatan dari unit kerja lainnya.

“Dalam minggu ini sudah dibahas setengah dari total 901 DIM yang sudah disusun. Kita targetkan dipertengahan Juni bisa dilaporkan ke Pak MenPANRB untuk nantinya dibawa ke tingkat berikutnya,” ujar Asisten Deputi (Asdep) Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB, M. Yusuf Kurniawan, dalam Rapat Pembahasan Lanjutan RUU pengganti UU No. 25/2009, di Jakarta, Jumat (26/05/2023) kemarin.

Yusuf mengatakan, RUU Pelayanan Publik menyesuaikan dengan dinamika perkembangan pelayanan publik yang terjadi. RUU Pelayanan Publik meliputi aspek perluasan dari penjelasan UU No. 25/2009, atau substansi yang baru diatur dan sebelumnya tidak pernah ada.

Salah satunya adalah digital melayani sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo, diakomodir dalam RUU Pelayanan Publik. Aspek lainnya yang dituangkan dalam RUU yaitu, inovasi pelayanan publik. Aspek ini sebelumnya belum diatur dalam UU Pelayanan Publik.

Baca Juga :   Tim Nurul - Nafik : Silonkada Sering Error Saat Unggah Data Dukungan Merugikan Kami

“Sekarang diatur agar menjadi sebuah gerakan yang masif lagi, sehingga setiap penyelenggara pelayanan publik melaksanakan inovasi dalam pelayanan,” kata Yusuf.

Dijelaskan, bahwa perluasan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik pun tidak luput dituangkan dalam RUU Pelayanan Publik. Mengingat konsep pentahelix dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga perlu diatur lebih lanjut agar pelibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik semakin luas lagi.

Selanjutnya, RUU Pelayanan Publik mengakomodir penguatan payung hukum terbaru dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan perkembangan saat ini. Di contohkan, seperti penguatan payung hukum dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), yang saat ini masih diatur dalam Peraturan Presiden.

“Ini kita coba tingkatkan payung hukumnya, agar ada regulasi yang semakin kuat lagi dalam penyelenggaraan yang sudah baik selama ini,” jelasnya dikutip dari laman resmi Kementerian PAN-RB.

Untuk diketahui, usia UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik sudah menginjak 13 tahun, dan butuh penyempurnaan. Dukungan atas penyempurnaan RUU ini cukup besar, dengan masuknya rancangan perubahan UU tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2021.

Baca Juga :   Desain 4 Prinsip Penanganan Tenaga Non-ASN

“Jadi pemerintah memang berkolaborasi dengan berbagai pihak dan kita support terus agar RUU ini menjadi prioritas pembahasan di DPR,” pungkasnya.(sam)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *