Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Pengajar pada Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya, Joko Susanto, memberikan satu usulan untuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) agar memiliki peta penerima manfaat kegiatan PPM.
Dengan memiliki peta, SKK Migas dan KKKS Jabanusa bisa mengetahui wilayah mana yang belum tersentuh PPM (Program Pengembangan Masyarakat). Tujuannya tak lain ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memang berhak.
“Alias meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak dari operasi sebuah perusahaan migas,” kata Joko Santoso dalam catatannya pada sebuah Forum Grup Discussion membahas arti penting PPM dalam tata kelola industri hulu migas, dikutip SuaraBanyuurip.com, Sabtu (15/07/2023).
Direktur Eksekutif Stratagem Indonesia ini menambahkan, bahwa dalam menjalankan program PPM, pelaku SKK Migas dan KKKS Jabanusa perlu bersinergi dengan pemerintah kabupaten terkait agar program-program PPM bisa direncanakan dan dijalankan secara sinkron.
“Karena soal migas itu bagaimana menjadi NKRI sesungguhnya. Dalam artian menjadi sebuah negara kesatuan yang sesungguhnya,” tambahnya.
Selain itu, menurut Joko, kehadiran PPM merupakan bagian dari keikutsertaan dan tanggung jawab Perusahaan dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. PPM juga menjadi bagian dari rencana maupun tindak lanjut dari rencana analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
“Tak hanya itu, PPM juga meghadirkan supervisi dan otorisasi dari perwakilan negara dalam hal ini SKK Migas. PPM mengharuskan pula mitigasi sosial secara tersurat dan memberikan daya dukung terhadap kelancaran operasi,” jelas Djoko.(fin)
