Sholikin Jamik : Kemiskinan dan Kebodohan Masih Rangking Mau Bantu Lamongan

Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro, H. Sholikin Jamik (tengah).

SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari

Bojonegoro – Polemik rencana hibah uang sebesar Rp29,8 miliar ke Kabupaten Lamongan yang menjadi usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, masih terus menggelinding. Kali ini, giliran Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bojonegoro menyatakan sikapnya.

“Kemiskinan dan kebodohan di Bojonegoro masih dapat rangking, kok mau bantu (keuangan) Lamongan, itu keputusan yang tidak masuk akal dan sama sekali tidak populer,” kata Wakil Ketua PDM Bojonegoro, H. Sholikin Jamik, Senin (18/09/2023).

Sholikin sangat menyayangkan adanya rencana hibah melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rp29,8.miliar tersebut. Informasi atas keputusan yang menurutnya tidak rasional itu dia dapatkan dari para koleganya yang menjadi anggota dewan.

“Tidak ada urgensi hibah tersebut,” ujar Sholikin Jamik.

Ditegaskan, jika saat ini di Kabupaten Bojonegoro masih banyak persoalan-persoalan yang riil di tengah masyarakat baik di sisi ekonomi semisal kemiskinan esktrim, kebodohan karena masih banyak rakyat yang hanya lulusan sekolah dasar (SD), tingginya jumlah pengangguran, dan tingginya angka stunting. Persolan-persoalan dimaksud seharusnya menjadi prioritas.

Baca Juga :   Lasuri : Silpa Bojonegoro Selalu Tinggi, Dana Abadi Bisa Jadi Solusi

“Kalau kita bicara jujur argumentasi yang mendasari bantuan kepada Kabupaten Lamongan itu masih belum ada, maka saya meminta legislatif yang punya tugas fungsi anggaran harus menolak,” tegasnya.

Apalagi, lanjutnya, kemarin muncul harapan dan keinginan dari beberapa kepala desa bahwa sampai detik ini agar amanah Perda yang memberikan Alokasi Dana Desa ADD 12,5 persen diwujudkan oleh Pemkab Bojonegoro.

Sholikin berharap pula jangan sampai dana hibah yang sebelumnya disalurkan ke Blora dan Sumedang, terjadi lagi di saat rakyat sendiri masih banyak yang miskin dan masih banyak mengenyam pendidikan tingkat SD.

“Jadilah pemimpin jangan jadi penguasa,” ucapnya berpesan.

Dikonfirmasi secara terpisah, Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Lasuri, membenarkan ada usulan bantuan keuangan dialamatkan ke Kabupaten Lamongan.

“Ya betul, Mas, kita (saya) lihat draf-nya di KUA PPAS APBD-P tahun 2023 ada BKK ke Lamongan Rp29,8 miliar,” bebernya.

Tetapi, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku, belum mengetahui penjelasan dari Eksekutif, perihal BKK ke Lamongan itu akan digunakan untuk apa. Untuk memperjelasnya, nantinya hal itu akan diperdalam saat pembahasan KUA PPAS APBD-P tahun 2023 antara Tim Banggar dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

Baca Juga :   Ratusan Aparatur Pemdes Geruduk DPRD Bojonegoro

“Namun saya kira masih banyak kebutuhan kita di dalam kabupaten yang perlu penanganan, alangkah baiknya kita pakai untuk kegiatan dan pembangunan di dalam kabupaten sendiri,” imbuh anggota dewan dari Komisi B ini.(fin)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 Komentar

  1. Semangat u pk. PDM Bojonegoro yg membela rakyat kcl mdh”han dana hibah u pem. Kab. Lamongan tdk jd d gelontorkan krn msh byk masyarakat kalangan bwh daerah Bojonegoro yg bnr” prl bantuan pem.kab jngn u memperkaya para pemimpin”nya sj !

  2. Ya kalau hibah tersebut digunakan untuk membangun jalur poros penghubung atau jembatan penghubung Lamongan Bojonegoro misalkan. menguntungkan Bojonegoro yang awalnya dianggap jalur mati menjadi jalur poros perpindahan logistik skala besar.