Sholikin Jamik : Kemiskinan dan Kebodohan Masih Rangking Mau Bantu Lamongan

SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari

Bojonegoro – Polemik rencana hibah uang sebesar Rp29,8 miliar ke Kabupaten Lamongan yang menjadi usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, masih terus menggelinding. Kali ini, giliran Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bojonegoro menyatakan sikapnya.

“Kemiskinan dan kebodohan di Bojonegoro masih dapat rangking, kok mau bantu (keuangan) Lamongan, itu keputusan yang tidak masuk akal dan sama sekali tidak populer,” kata Wakil Ketua PDM Bojonegoro, H. Sholikin Jamik, Senin (18/09/2023).

Sholikin sangat menyayangkan adanya rencana hibah melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rp29,8.miliar tersebut. Informasi atas keputusan yang menurutnya tidak rasional itu dia dapatkan dari para koleganya yang menjadi anggota dewan.

“Tidak ada urgensi hibah tersebut,” ujar Sholikin Jamik.

Ditegaskan, jika saat ini di Kabupaten Bojonegoro masih banyak persoalan-persoalan yang riil di tengah masyarakat baik di sisi ekonomi semisal kemiskinan esktrim, kebodohan karena masih banyak rakyat yang hanya lulusan sekolah dasar (SD), tingginya jumlah pengangguran, dan tingginya angka stunting. Persolan-persoalan dimaksud seharusnya menjadi prioritas.

“Kalau kita bicara jujur argumentasi yang mendasari bantuan kepada Kabupaten Lamongan itu masih belum ada, maka saya meminta legislatif yang punya tugas fungsi anggaran harus menolak,” tegasnya.

Apalagi, lanjutnya, kemarin muncul harapan dan keinginan dari beberapa kepala desa bahwa sampai detik ini agar amanah Perda yang memberikan Alokasi Dana Desa ADD 12,5 persen diwujudkan oleh Pemkab Bojonegoro.

Sholikin berharap pula jangan sampai dana hibah yang sebelumnya disalurkan ke Blora dan Sumedang, terjadi lagi di saat rakyat sendiri masih banyak yang miskin dan masih banyak mengenyam pendidikan tingkat SD.

“Jadilah pemimpin jangan jadi penguasa,” ucapnya berpesan.

Dikonfirmasi secara terpisah, Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Lasuri, membenarkan ada usulan bantuan keuangan dialamatkan ke Kabupaten Lamongan.

“Ya betul, Mas, kita (saya) lihat draf-nya di KUA PPAS APBD-P tahun 2023 ada BKK ke Lamongan Rp29,8 miliar,” bebernya.

Tetapi, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku, belum mengetahui penjelasan dari Eksekutif, perihal BKK ke Lamongan itu akan digunakan untuk apa. Untuk memperjelasnya, nantinya hal itu akan diperdalam saat pembahasan KUA PPAS APBD-P tahun 2023 antara Tim Banggar dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

“Namun saya kira masih banyak kebutuhan kita di dalam kabupaten yang perlu penanganan, alangkah baiknya kita pakai untuk kegiatan dan pembangunan di dalam kabupaten sendiri,” imbuh anggota dewan dari Komisi B ini.(fin)