SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Pelaksanaan Car Free Day (CFD) sejak Februari 2023 di Stadion Letjen H. Soedirman Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dinilai tidak ada korelasinya dengan Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD.
Penilaian tersebut mengemuka dari Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, H. Sukur Priyanto. Pria yang dijuluki “Singa DPRD” oleh K.H. Alamul Huda Masyhur ini mengaku, pihaknya sedari awal pemindahan lokasi CFD dari alun-alun ke stadion banyak mendapat keluhan masyarakat pemanfaat CFD.
“Apalagi ada Perbup 11/2015 tentang CFD itu belum dirubah dan belum dicabut, jadi kalau dipindah ke stadion itu saya pikir tidak ada korelasinya (hubungannya) dengan Perbup CFD,” katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Selasa (17/10/2023).
“Ya ini logika aja, segala sesuatu tindakan pemerintah kan harus ada landasan hukumnya,” lanjut Politikus Partai Demokrat itu.
Oleh sebab itu, alumnus SMA Negeri 2 Bojonegoro 1996 itu berharap, pelaksanaan CFD segera digeser dan dikembalikan ke alun-alun sebagai sarana mengembangkan rekreasi olahraga, edukasi, dan bisnis khususnya dalam pengembangan UMKM.
Selain “Singa DPRD” Sukur Priyanto, pelaksanaan CFD ditinjau menurut Perbup 11/2015 semestinya di alun-alun, juga diperhatikan oleh Wakil Ketua Muhammadiyah Bojonegoro, H. Sholikin Jamik.
Menurut Sholikin, pelaksanaan CFD dikembalikan ke Alun-alun Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dari sebelumnya di stadion justru lebih tepat sebab sesuai dengan regulasi yang ada. Yaitu Perbup Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (CFD).
“Kalau sesuai Perbup 11/2015 itu CFD lokasinya ya di Alun-alun Bojonegoro, sudah betul itu,” kata H. Sholikin Jamik kepada SuaraBanyuurip.com, Sabtu (14/10/2023).
Oleh sebab itu, Sholikin mengapresiasi usulan Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto untuk mengembalikan CFD agar kembali ke alun-alun setempat. Sebab keputusan memindah CFD ke Stadion Letjen H. Soedirman memang tidak didasari dengan pertimbangan strategis dari sudut pandang masyarakat dan penjual UMKM.
“Tapi terlalu dipaksakan oleh penguasa (lama) yang jauh dari mendengar aspirasi masyarakat pengguna CFD dan UMKM,” tuturnya.(fin)
