SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Surat keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga guru 2023 Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur hingga kini belum terbit. Sejumlah guru mengaku menjadi pengangguran setelah keluar dari tempatnya mengajar karena menunggu pelantikan.
Belum terbitnya SK PPPK 2023 tersebut karena penetapan Nomor Induk (NI) PPPK bagi tenaga guru 2023 Bojonegoro baru 7 yang disetujui. Padahal info perkembangan penetapan NI PPPK Kabupaten Bojonegoro sudah diupdate per 30 April 2024 yang diposting di situs Instagram @bkn2surabaya atau Instagram milik Kantor Regional II BKN Surabaya.
Namun, jumlah NI PPPK guru yang disetujui masih sama. Menurut Kantor Regional II BKN Surabaya saat dikonfirmasi Suarabanyuurip.com melalui pesan di Instagram mengatakan, Kabupaten Bojonegoro paling akhir memasukkan usulan penetapan NI PPPK ke BKN.
“Sehingga otomatis kami kerjakan paling belakangan karena mendahulukan yang masuk sesuai urutan,” balasnya.
Salah satu guru PPPK 2023, Rizkun Navi’a Darojah mengatakan, banyak guru seangkatan seleksi PPPK 2023 yang menganggur karena sudah terlanjur keluar dari sekolahnya.
“Saya juga sudah keluar dari tempat mengajar, sejak lulus seleksi PPPK,” katanya, Jumat (3/5/2024).
Dia mengatakan, rata-rata guru yang keluar dari tempatnya mengajar berasal dari sekolah swasta. Mereka sampai saat ini juga menanti terbitnya SK PPPK.
“Apalagi yang sudah memiliki keluarga, tentu sangat kasihan. Kami berharap SK segera terbit dan dinas terkait juga segera membagi penempatan mengajar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, Aan Syahbana mengatakan, apabila SK belum terbit tentu pelantikan juga diundur, meskipun sudah dijadwalkan pada Mei ini.
“Otomatis pelantikan akan mundur di bulan berikutnya jika SK belum terbit,” ujarnya.
Untuk diketahui Kabupaten Bojonegoro sendiri saat ini sudah mengusulkan 1.182 usulan NI PPPK dan telah diverifikasi dari total 1.189 usulan. Namun, meski usulan sudah masuk, NI PPPK guru masih 0,59 persen atau 7 NI PPPK yang disetujui.(jk)
