PPP Bojonegoro : Nurul Azizah Punya Elektabilitas Tinggi dan Kuat di Berbagai Bidang

Ketua DPC PPP Bojonegoro, H. Sunaryo Abum'ain (depan).
Ketua DPC PPP Bojonegoro, H. Sunaryo Abum'ain (depan).

SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari

Bojonegoro — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menilai Nurul Azizah memiliki tingkat elektabilitas dan popularitas tinggi di masyarakat serta punya kekuatan di berbagai bidang.

Hal tersebut merupakan dasar dan pertimbangan DPC PPP Bojonegoro yang tertuang dalam permohonan rekomendasi bakal calon bupati yang diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP melalui DPW Jawa Timur di Surabaya.

“Hari ini DPC PPP Bojonegoro mengusulkan Bu Nurul Azizah untuk mendapat rekomendasi sebagai bakal calon bupati,” kata Ketua DPC PPP Bojonegoro, H. Sunaryo Abum’ain kepada Suarabanyuurip.com, Senin (13/05/2024).

Mbah Naryo, demikian H. Sunaryo Abuma’in karib disapa mengemukakan, bahwa sehubungan semakin dekatnya pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024, pihaknya telah mengambil langkah-langkah politik.

Adapun beberapa tindakan yang dilakukan antara lain membentuk Panitia Pendaftaran Bakal Calon Bupati (Bacabup) Bojonegoro untuk periode 2024-2029. Selain itu Mbah Naryo bersama jajaran pengurus partai telah pula melakukan komunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat Bojonegoro.

Meski terkesan diam-diam, tetapi kegiatan politik internal itu dikatakan telah berkesuaian dengan Peraturan Organisasi PPP Nomor 13 Tahun 2024 dan arahan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jatim.

“DPC PPP Bojonegoro menyatakan sepakat memohonkan surat tugas untuk Saudari Nurul Azizah ke DPP PPP dan menerbitkan rekomendasi DPW PPP Jatim, karena beliau punya elektabilitas tinggi, populer, dan memiliki kekuatan di berbagai bidang,” bebernya.

Rekomendasi itu diperlukan supaya Nurul Azizah dapat berkonsolidasi dan koordinasi dengan  kepengurusan PPP di semua tingkatan. Selain itu juga untuk membentuk koalisi antar partai politik yang efektif sehingga terpenuhi ambang batas minimal mengusung bacabup sesuai perundang-undangan.

“Nah rekomendasi ini nanti turun atau tidak merupakan kewenangan DPP PPP,” tandas Mbah Naryo.(fin)

 

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar