Peluang Bojonegoro Kurangi Pengangguran Kandas, Pembangunan Pabrik Methanol Dialihkan ke Kawasan Cepu Raya

Lapangan Gas JTB.
Lapangan Gas JTB di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang dikelola Pertamina EP Cepu menjadi salah satu produsen gas terbesar di Indonesia.

SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho

Bojonegoro – Rencana pembangunan pabrik methanol berkapasitas 800.000 ton di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, terancam gagal. Sampai saat ini belum ditentukan titik lokasi pendirian pabrik. Peluang mengurangi angka pengangguran di kabupatan penghasil migas ini pun kandas.

Sebab, informasi terbaru, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno telah menyampaikan akan ada pembangunan pabrik methanol di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk mendukung Kawasan Cepu Raya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif sebelumnya menyampaikan, pembangunan pabrik methanol di Kabupaten Bojonegoro memiliki kapasitas 800.000 ton. Pembangunan pabrik ini untuk memaksimalkan penyerapan gas, karena produksi gas di Jawa Timur kedepannya cukup besar.seiring meningkatnya kapasitas lapangan Jambaran – Tiung Biru (JTB) di Kabupaten Bojonegoro, dan Lapangan Gas MDA & MBH di Madura.

Arifin menyebut kapasitas produksi lapangan Gas JTB yang dioperatori Pertamina EP Cepu sebesar 192 juta standar kaki kubik per hari (milion standar cubik feet per day/MMSCFD). Sementara kapasitas lapangan Gas MDA & MBH yang dikelola HCML Husky-CNOOC Madura Limited sebanyak 120 MMSCFD.

“Total produksi dari dua lapangan ini mencapai 312 MMSCFD,” kata dia saat mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jambaran Tiung Biru (JBT) serta Lapangan Gas MDA & MBH, di Sheraton Hotel and Towers, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Rabu (8/2/2023) lalu.

Arifin menjelaskan, produksi gas dari dua lapangan tersebut sebagian telah dialokasikan untuk PLN, industri di Jawa Tengah dan Jawa Timur, PGN ke Jargas Lamongan, dan PT Petrokimia Gresik (PKG).

“Sebagian dari gas ini nantinya akan diproses untuk membangun pabrik methanol berkapasitas kurang lebih 800.000 ton yang akan berlokasi di Bojonegoro yang produknya berupa methanol ini akan dipakai untuk mendukung kebutuhan industri biofuel di Indonesia,” jelas Arifin.

Senada disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Ia sebelumnya menjelaskan, pembangunan pabrik methanol di Bojonegoro ini merupakan salah satu program hilirisasi gas, setelah Indonesia berhasil menggarap hilirisasi nikel. Hilirisasi sektor gas ini telah dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Presiden mengarahkan kita ekspansi hlirisasi, salah satunya adalah gas. Kemarin kami ratas, bapak Presiden sudah meminta kami untuk menghitung baik,” ujar bahlil.

Menurut Bahlil, pembangunan pabrik methanol di Bojonegoro ini merupakan salah satu langkah memaksimalkan program hilirisasi sektor gas. Di Kabupaten Bojonegoro sendiri terdapat lapangan gas JTB yang saat ini sudah produksi.

“80% methanol Indonesia berasal dari impor. Kalau itu pabriknya dibangun di sini tentu kita bisa penuhi kebutuhan dalam negeri, dan akan memberikan multiplier effect dan menumbuhkan perekonomian,” tuturnya.

Bahlil mengaku sudah ada investor Amerika Serikat (AS) berinvestasi untuk membangun pabrik methanol di Bojonegoro.

Namun sudah setahun rencana itu bergulir lokasi pembangunan pabrik methanol di Bojonegoro belum juga ditentukan. Lambatnya Pemkab Bojonegoro semasa rezim Anna Mu’awanah dalam menangkap peluang mengurangi pengangguran dinilai menjadi salah satu penyebabnya.

Padahal, kalangan DPRD Bojonegoro saat itu telah meminta Pemkab Bojonegoro gerak cepat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan pabrik methanol dipercepat. Mulai dari penyiapan lokasi hingga perizinan.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bojonegoro, Sigit Kusharyanto telah mendorong Pemerintah Kabupaten agar proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait rencana pembangunan pabrik methanol berkapasitas 800 ribu ton.

Koordinasi ini, lanjut Sigit, diperlukan untuk mengetahui kepastian kapan pembangunan pabrik methanol dimulai. Sehingga pemkab bisa mempersiapkan apa saja yang bisa dilakukan sesuai kewenangannya untuk mendukung mega proyek tersebut.

Sebab, Menurut Sigit, akan banyak manfaat yang diperoleh masyarakat jika pabrik methanol dibangun di Bojonegoro. Seperti penyerapan tenaga kerja dan membuka peluang usaha, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Bupati harus jemput bola ke pusat. Karena ini merupakan investasi besar. Menteri ESDM dan Menteri Investasi telah menyampaikan itu. Jangan sampai peluang ini dialihkan ke daerah lain,” kata politisi yang menjadi Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro ini.

Kekuatiran kalangan DPRD Bojonegoro terbukti. Pembangunan pabrik methanol rencananya akan dialihkan ke Cepu, Kabupaten Blora, untuk mendukung kawasan ekonomi Cepu Raya.

Digesernya lokasi pembangunan pabrik methanol dari Bojonegoro ke Kawasan Cepu Raya ini tidak lepas dari aktifnya Bupati Blora, Arief Rohman melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Bahkan Bupati Arief tak canggung mendatangi sejumlah kementerian dan meminta agar program pusat dilaksanakan di wilayahnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Blora.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membenarkan jika pabrik methanol akan dibangun di Cepu untuk mendukung Kawasan Cepu Raya.

“Iya, rencananya akan ada investasi (pabrik methanol) ke arah situ,’ kata Pratikno kepada suarabanyuurip.com di rumah kampung halamannya Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Menurut Pratikno, untuk membangun ibukota kawasan dan pembangunan ekonomi Cepu Raya yang dibutuhkan bukan sekadar investasi berbasis kapital intensif dan teknologi intensif, padat modal dan teknologi. Tapi juga investasi padat karya yang membutuhkan produk-produk masyarakat lokal.

“Itu yang terpenting,” tegas mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) yang selama dua periode dipercaya sebagai Menteri Presiden Jokowi ini.

Pratikno menambahkan, sejumlah infrastruktur terus disiapkan untuk mendukung pembangunan kawasan Cepu Raya dan investasi yang akan masuk ke wilayah tersebut. Di antaranya melanjutkan pembangunan jalan dengan menggunakan program infrastruktur melalui Intruksi Presiden (Inpres) di wilayah Blora yang menghunungkan Ngawi, kereta cepat, jalan tol, bandara, dan pendukung lainya.

“Kawasan Cepu Raya ini mencakup Blora, Bojonegoro, Ngawi dan Tuban,” tegasnya.

Blora Sudah Siapkan Lokasi

Pemkab Blora jauh hari telah menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan pabrik methanol dan kawasan ekonomi Cepu Raya.

Data Badan Perencenaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora, ke 14 titik itu berada di Desa Sambongrejo, Desa Gadu, Desa Pojokwatu, Kecamatan Sambong, seluas 37,0 ha; Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, seluas 6,4 ha; Kelurahan Cepu dan Ngelo, Kecamatan Cepu, seluas 18.7 ha; Desa Ngraho, kecamatan Kedungtuban, seluas 51 ha; Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, seluas 80,4 ha; dan Desa Randulawang, Kecamatan Jati, seluas 53,3 ha.

Kemudian Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, dengan luas tanah 26,3 ha; Desa Sendangwates dan Gagakan, Kecamatan Kunduran, seluas 90,3 ha; Desa Adirejo, Kecamatan Tunjungan, seluas 383, 7 ha; serta Desa Nglagitan dan Gempolrejo, Kecamatan Tunjungan, seluas lahan 86, 2 ha.

Selanjutnya Desa Sitirejo, KecamatanTunjungan, dan Desa Sendangharj Kecamatan Blora, seluas 85,8 ha; Desa Plantungan, Kecamatan Blora, seluas 115,3 ha; Kelurahan Tempelmahbang, Kecamatan Jepon, seluas 77 ha, dan Desa Ngloroh, Gunung Kecamatan Jepon, seluas 9 ha.

Pemkab Blora juga telah membuat masterplan kawasan industri di Kundruan untuk menarik minat investor. Sebab, kurang tertariknya investor masuk di Kabupaten Blora selama ini salah satunya dikarenakan terkendala akses. Yakni jauh dari pelabuhan yang saat ini masih berada di Semarang. Oleh karena itu, apalabila pelabuhan Rembang jadi, dipastikan memberikan dampak positif bagi Blora. Akan banyak investor masuk untuk mengembangkan usahanya.

“Karena aksesnya sudah dekat dengan pelabuhan di Rembang,” pungkas Bupati Blora Arief Rohman.(suko)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

8 Komentar

  1. Ora sudi milih calon bupati sing adik’e menteri iki, wong pinter tapi gelakno…. Ora majukne Bojonegoro tapi malah majukne tonggo.

    Pinter kox di pek dewe…. Woalah

  2. Perhatikan itu rakyat desa Sambong,korban,mbulu,banyak pengangguran,kemiskinan..sangat tidak pantas disekitar pengeboran minyak dan apbd besar,tapi rakyatnya byk yang kekurangan.

  3. Mohon nasib rakyat sekitar pengeboran minyak daerah Sambong belakang pasar,korgan,mbulu,diperhatikan agar bisa hidup dengan layak,dan bisa bekerja.trima kasih dan jaya terus indonesia dan presiden tercinta pak Joko widodo dan pak prabowo

  4. Paling bener emang Jatim buat negara sendiri, selama ini Jatim kasih ribuan triliun setiap tahunnya tapi yg yg dibangun malah propinsi2 sebelah & propinsi2 gak tau diri yg suka menjelek2kan Jawa. Yakin bgt Jatim akan jadi negara yg sangat maju & makmur didukung sdm unggul dari kampus2 Surabaya yg sudah terbukti kebenarannya (bukan terunggul karena ranking rankingan PALSU!!!) seperti ITS yg selalu mendominasi prestasi & hasil nyata dibidang robot-perkapalan-sampai kereta cepat, atau Unair yg selalu teratas dalam inovasi penemuan bidang kesehatan & kedokteran – yg paling terkenal vaksin covid inavac, dalam hal sda pun Jatim luar biasa kaya…propinsi dengan hasil minyak bumi no1, belum hasil tambang lainnya seperti emas, tembaga, marmer dll yg selama ini uangnya melayang entah kemana. Di sektor pariwisata pun akan melesat… karena selama ini penerbangan dari Eropa & Amerika “harus” melalui jakarta & bali padahal 3 spot tujuan utama wisatawan mancanegara di negeri ini ada di Jatim (bromo-ijen-tumpaksewu) tapi infrastrukturnya tidak pernah diperhatikan oleh pusat, yg dibangun malah daerah2 tidak tau diri & tidak tau diuntung itu