SuaraBanyuurip.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Wilayah Perdesaan di 44 desa di Indonesia yang dipusatkan di GOR Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (3/8/2024).
Melalui program ini diharapkan dapat membangun dan menghubungkan sumber-sumber keuangan ekonomi baru di wilayah Indonesia, terutama di wilayah perdesaan yang mudah diakses masyarakat.
Peluncuran Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Wilayah Perdesaan dihadiri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno. Juga Ketua Dewan OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku, Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi Dan Perlindungan Konsumen merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Penjabat Bupati Bojonegoro Adriyanto.
Dolokgede menjadi satu dari 44 desa di Indonesia yang menerima program Ekosistem Keuangan Inklusif dari OJK.
Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan merupakan inisiatif dari OJK. Program ini berkolaborasi dengan Lembaga Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah, Kementrian/Lembaga melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong literasi dan Inklusi Keuangan di wilayah perdesaan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengatakan, OJK mempunyai fungsi mengatur, melindungi serta melayani konsumen dan masyarakat.
“Salah satu yang diharapkan dalam undang-undang OJK adalah memberikan literasi, edukasi, dan inklusi kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen atau masyarakat,” ungkapnya.
Pihaknya menginisisasi Ekosistem Keuangan Inklusif di Perdesaan dengan progam ‘Desaku Cepat Keuangan’, bagaimana bisa menghubungkan sumber-sumber keuangan ekonomi baru di wilayah Indonesia, terutama di wilayah perdesaan.
“Ada 74 ribu lebih perdesaan indonesia yang harus terus kita bantu. Dalam Ekosistem Keuangan Inklusif ini ada tiga tahap yang akan kita lakukan, yaitu pra inkusbasi, inkubasi, dan pasca inkubasi,” jelas Frederica.
Di dalam program EKI ini, Frederica mengajak kepada rekan-rekan pelaku jasa keuangan untuk memberikan akses kepada masyarakat mengenai apa saja yang menjadi potensi-potensi serta untuk bisa memberikan manfaat dan membantu warga Desa Dolokgede.
Sementara, Penjabat Bupati Bojonegoro Adriyanto menuturkan, selain kaya akan migas, Kabupaten Bojonegoro kaya akan potensi wisata, terutama di wilayah-wilayah hutan. Hal ini butuh dukungan di bidang infrastruktur, juga untuk pengembangan UMKM.
“Mudah-mudahan kami berharap kepada para pelaku keuangan bisa bersinergi mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata plus mendukung UMKM di wilayah tujuan wisata,” katanya.
Pejabat Kementerian Keungan ini juga menyampaikan, di dalam membangun Bojonegoro tidak terlepas dari sektor keuangan. Sektor ini menjadi bagian dari kebijakan semuanya bersama Pemerintah Kabupaten, sehingga perlu diperkuat sistem keuangan itu sendiri.
“Kami menyampaikan apresiasi terpilihnya Desa Dolokgede menjadi salah satu program kegiatan EKI dengan semua potensi yang ada di Bojonegoro. Sangat luar biasa dan masih banyak sekali, memang masih butuh sentuhan dari para pengambil keputusan dan pemilik entitas untuk mendorong ekonomi yang ada di sini,” pungkasnya.(red)
