SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto menilai kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perlu dievaluasi. Hal itu akan dilihatnya nanti dalam laporan pertanggungjawaban anggaran.
Politikus Partai Demokrat ini berpendapat, bahwa dengan pagu anggaran sebesar Rp18,2 miliar semestinya kinerja Bawaslu Kabupaten (Bawaslukab) Bojonegoro lebih terukur. Bukan malah terkesan menjadi alat politik pihak tertentu.
“Kinerja Bawaslukab Bojonegoro perlu dievaluasi. Karena pagunya besar, Rp18,2 miliar, jangan sampai dijadikan alat oleh pihak politik tertentu,” katanya kepada Suarabanyuurip.com, Sabtu (24/08/2024).
Menurut pandangan Sukur, anggaran yang dipergunakan oleh Bawaslukab Bojonegoro adalah uang rakyat. Maka ia berharap jangan sampai penggunaan anggaran itu tidak berpihak pada amanat rakyat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebaliknya harus bertugas secara profesional.
“Bawaslu harus profesional dalam hal tugas pengawasannya pada proses penyelenggaraan pemilu. Jangan sampai pro pihak politik tertentu, dan pilih kasih dalam menjalankan tugas,” tegasnya.
Dikonfrontir secara terpisah, Ketua Bawaslukab Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo memberikan tanggapan, bahwa kerja-kerja pengawasan yang telah dia lakukan sesuai tahapan.
“Bahkan dengan adanya verfak (verifikasi faktual) calon independen, kerja kawan kawan sudah sangat ekstra,” ujar Hans, sapaan karibnya.
Kemudian ihwal laporan pertanggungjawaban anggaran yang nantinya akan dievaluasi oleh DPRD Bojonegoto, Handoko mengaku siap. Sebab itu adalah hak lembaga dewan.
“Kami sebagai lembaga publik sangat terbuka atas segala informasi, tinggal minta saja permohonan informasi ke PPID kami,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menanggapi tudingan Sukur Priyanto, agar hendaknya Bawaslu tidak menjadi alat politik pihak tertentu.
“Saya rasa ini tudingan tidak mendasar, karna tidak ada bukti, kami bekerja ada aturannya, ketaatan bawaslu hanya dengan aturan,” tandas Hans.(fin)
