SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menggelar acara Komitmen Bersama Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, Jumat (15/11/2024).
Agenda ini dipusatkan di Aula Saba Sita Adi Kridha dan diikuti oleh ratusan ASN lingkup dinas pendidikan setempat. Mulai dari pejabat struktural dan fungsional. Lalu para kepala sekolah negeri beserta tenaga pendidik dan TI data. Kemudian seluruh kepala SMP Negeri se Bojonegoro berikut para PPPK.
Serta para pengurus IGTKI kabupaten bersama para ketua tingkat kecamatan, dan ketua serta pengurus Himpaudi Bojonegoro beserta ketua level kecamatan.
Hadir sebagai narasumber, Ketua Komisi C DPRD, Ahmad Supriyanto, Ketua Bawaslu Handoko Sosro Hadi Wijoyo, Inspektur Teguh Prihandono. Para anggota komisi yang bermitra dengan dinas pendidikan ini juga hadir seluruhnya.
Kepala Dinas Pendidikan, Nur Sudjito mengatakan, pihaknya telah menggelar ikrar netralitas sebanyak lima kali, dipimpin oleh internal. Namun baru kali ini dipimpin langsung oleh Komisi C beserta jajaran. Oleh karena itu pihaknya menghadirkan seluruh ASN di lingkup dinasnya.
“Seluruh ASN di lingkup dinas pendidikan 100 persen hadir, kami mohon narasumber memberikan pencerahan kepada kami,” kata Nur Sudjito membuka acara bertindak sebagai moderator.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto menyampaikan secara luwes, bahwa sebaiknya para ASN tidak perlu ikut serta menjadi tim sukses dalam pilkada serentak 27 November 2024. Melainkan fokus ke tugas dan fungsi masing-masing.
“Yang berpolitik jangan panjenengan (anda), urusan botoh, tim sukses jangan panjenengan, serahkan pada kami, panjenengan netral saja, karena tugas anda sangat berat bagaimana mencerdaskan anak bangsa, tugas anda sangat mulia, jangan sampai ditarik-tarik ke politik,” ujar Mas Pri, sapaan akrab politikus Partai Golkar ini sambil melanjutkan dengan mengenalkan anggota Komisi C satu per satu.
Sedangkan, inspektur Teguh Prihandono menjelaskan alasan adanya aturan mengapa ASN dan kepala desa harus netral dalam pilkada. Karena ASN adalah pelayan publik. Pertama, dikhawatirkan, dengan kewenangannya maka akan menjadikan aktifitas yang dillakukan dalam menyelenggarakan pelayanan publik menjadi tidak fair.
“Ke dua, sebagai pelayan publik itu punya kekuatan, dengan kewenangan yang ada, jangan sampai kekuatan ini dimanfaatkan oleh stakeholder, dalam arti masyarakat yang dilayani untuk digiring mendukung partai atau calon tertentu. Oleh karena itu perlu netralitas ASN dan kades,” jelas Teguh Prihandono.
Selanjutnya diterangkan perihal pihak yang menjadi obyek yang dilarang mendukung partai dan calon. Sederhananya, Teguh menyebutkan, obyek yang diwajibkan netral ialah para pelayan publik, dan siapa saja yang menerima gaji berasal dari pemerintah.
“Maka pemerintah wajib mengawasi, sebab pada waktu direkrut ada tujuan dan komitmen tertentu, tidak untuk hal-hal lain termasuk di dalamnya politik,” terang Teguh.
Sementara Ketua Bawaslu Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo, dalam wawancara cegat usai mengisi materi netralitas ASN menyatakan, bahwa banyak ASN dari unsur PPPK yang rata-rata masih baru dilantik. Sehingga menurut sineas muda ini, dinas pendidikan setempat telah melakukan langkah yang bagus.
“Maka kami memaparkan beberapa hal khususnya yang menyangkut UU ASN sendiri yang berisi larangan-larangan, dan juga UU Pilkada kaitannya dengan pasal yang bisa mengancam mereka, termasuk sanksi-sanksi pidananya,” tandas Hans, sapaan karibnya.
Untuk diketahui, selain pemaparan materi ihwal netralitas para ASN dalam pilkada serentak, dilanjutkan pula dengan dialog atau tanya jawab terkait pelanggaran netralitas. Diakhiri dengan ikrar netralitas para ASN dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan, Nur Sudjito diikuti oleh seluruh ASN peserta acara.(fin)
