SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Ribuan guru swasta di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur kembali meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat memfasilitasi agar bisa lolos rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Agenda ini terakomodir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C bersama sekira 20 orang perwakilan melalui Forum Guru Swasta Nasional (FGSN), Rabu (08/01/2025).
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menerima aspirasi FGSN Bojonegoro dengan mengundang pula Kepala Dinas Pendidikan, Nur Sujito dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Aan Syahbana, hadir dalam rapat yang dihelat di ruang Komisi C DPRD Bojonegoro.
“Kami minta guru yang sudah berstatus passing grade pada seleksi PPPK Tahun 2023 langsung diangkat tanpa tes dan langsung mendapatkan penempatan layaknya PPPK Tahun 2021,” kata Koordinator FGSN, Elys Nurhayati.
Permintaan itu hendak disuarakan di Jakarta bersama para guru swasta lainnya secara serentak dari seluruh Indonesia pada 3 Februari 2025 mendatang. Untuk itu pihaknya mengharapkan dukungan dari DPRD, Dinas Pendidikan dan BKPP Bojonegoro.
Aksi damai itu dilatarbelakangi oleh kekecewaan, sebab berlawanan dengan hasil pertemuan beberapa waktu lalu di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Hadir pada waktu itu perwakilan dari guru dan perwakilan dari dinas pendidikan, BKPP beserta dari Komisi C DPRD Bojonegoro.
Pada pertemuan itu disebutkan bahwa guru swasta yang sudah memiliki sertifikat pendidikan bisa daftar di gelombang 2 pada seleksi PPPK Guru tahun 2024. Tetapi yang terjadi dalam pelaksanaanya formasi PPPK Guru gelombang 2 juga tidak bisa mendaftar.
Padahal, menurut Elys, dari 1.157 guru swasta dengan status lulus passing grade tahun 2023 itu ada yang berusia sepuh sekitar 59 tahun dan telah mengajar puluhan tahun. Gaji yang diterima pun jauh dari standar kehidupan layak.
“Sehubungan dengan kondisi yang tidak sesuai apa yang di janjikan dari hasil pertemuan di atas, maka kami dari FGSN akan mengadakan Aksi Damai di DPR RI besok pada Hari Senin, 3 Pebruari 2025 secara serentak seluruh Indonesia,” ujarnya.
“Kami mohon dukungan dari Dinas pendidikan dan BKPP Bojonegoro, karena kami sebagai warga negara dan sebagai guru yang sudah masuk dapodik secara nasional mempunyai hak yang sama untuk menjadi PPPK,” lanjut guru swasta yang mengajar satuan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) itu.
Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Nur Sujito, menyatakan memberikan dukungan kepada FGSN tetapi bukan berupa sokongan dana untuk aksi damai. Karena pihaknya tidak bisa melakukan hal itu. Namun bisa mendukung untuk urusan koordinatif dan administratif.
Sedangkan Kepala BKPP, Aan Syahbana, menyampaikan tentang aturan seleksi PPPK gelombang ke 2. Mengacu pada ketentuan sebelumnya sesuai KepmenPANRB No. 348/2024 bahwa terakhir PPPK pendaftarannya bisa diikuti oleh lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru) yang terdaftar pada pangkalan data PPG Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi.
“Terkait teknisnya dijelaskan pada Surat Edaran Kemendikbudristek, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK),” ungkapnya.
Ketua Komisi C DPRD, Ahmad Supriyanto, menegaskan, pihaknya memberikan dukungan secara kongkret, bentuknya berupa surat dukungan yang dikeluarkan oleh DPRD untuk disampaikan ke Komisi II dan Komisi X DPR RI agar para guru swasta mendapatkan prioritas dalam rekrutmen PPPK.
“Kami juga dukung secara pendanaan tapi dari kantong pribadi kawan-kawan di DPRD Bojonegoro,” tegasnya.
Disinggung perihal para guru swasta terkendala regulasi yang menjadi domain pusat, pria yang karib disapa Mas Pri ini tetap siap memberikan dukungan. Sebab, Politikus Muda Partai Golkar ini berpendapat, prinsipnya setiap regulasi bisa diadakan perubahan. Termasuk revisi Undang-Undang (UU) ASN.
“Makanya mereka (para guru swasta) berangkat ke Jakarta salah satunya menyuarakan itu ke DPR sebagai salah satu lembaga decision maker yang ikut membuat UU (ASN) itu,” tandasnya.(fin)
