SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Bupati Setyo Wahono, resmi membuka kegiatan retreat atau pembekalan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun Anggaran (TA) 2024. Agenda ini dihelat di Gedung Olahraga (GOR) Utama di Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Senin (23/6/2025).
Sebanyak 2.494 orang PPPK serta 4 orang CPNS yang belum mengikuti pelantikan pada 30 April 2025 turut menjadi peserta kegiatan pembekalan. Kepada para peserta, Setyo Wahono menekankan ihwal profesionalisme dan loyalitas ASN.
Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk memberikan pemahaman serta menanamkan nilai integritas, profesionalisme, loyalitas, dan perilaku ASN yang beretika dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain Bupati Setyo Wahono, hadir langsung antara lain Wakil Bupati Nurul Azizah, Penjabat Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPP, Jajaran Staf Ahli Bupati dan Asisten, serta sejumlah Kepala OPD terkait.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Heri Kristianto dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan pembekalan ini akan berlangsung selama 6 hari, yaitu mulai tanggal 23–30 Juni dan 1 Juli 2025, di Gedung Pusat Pelatihan, Kecamatan Dander, Bojonegoro.
“Materi yang diberikan meliputi wawasan kebangsaan, bela negara, etika dan pelayanan publik, serta pembentukan sikap dan perilaku ASN yang sesuai dengan nilai dasar ASN: BerAKHLAK,” kata Heri Kristianto dalam keterangan tertulis.
Sementara Bupati Setyo Wahono dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan pembekalan ini secara resmi menyampaikan pesan, bahwa PPPK yang baru dilantik harus profesional, loyal, dan berbasis kinerja.
Ditegaskan kepada para ASN, ketika mereka dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan, maka mereka telah menyatakan kesiapan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme.
“Jadilah ASN yang loyal terhadap visi dan misi pemerintah daerah, dan yang paling utama, layani rakyat dengan sepenuh hati,” tegas Mas Wahono, begitu sapaan karib Bupati Bojonegoro.
Tak hanya itu, bupati asli kelahiran Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, ini menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pekerjaan ASN, termasuk kehadiran dan produktivitas kerja di tempat tugas masing-masing.
Disebutkan bahwa ASN, termasuk PPPK, tidak boleh keluar dari kantor tanpa alasan yang jelas, karena semua sudah terikat dalam perjanjian kerja yang harus dipertanggungjawabkan.
“Pembekalan ini harus menjadi energi positif untuk kita semua agar bersama-sama menjadikan Bojonegoro lebih baik,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah juga memberikan pembekalan awal yang menegaskan pentingnya peran PPPK di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
Perempuan santun dan ramah ini menggarisbawahi bahwa pengangkatan PPPK bukan dimaksudkan untuk mengalihkan pekerja teknis menjadi administratif, melainkan untuk memperkuat pelayanan publik yang profesional dan terukur.
“Jabatan ini adalah amanah. Bila ada PPPK yang tidak disiplin, tidak memenuhi target kinerja, maka harus siap menerima konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terbukti tidak memenuhi standar, pemerintah akan dengan tegas dalam memberikan penilaian dan keputusan,” tuturnya.
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) ini melanjutkan, kinerja PPPK akan terus dievaluasi secara berkala tiap tahun. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ingin memastikan bahwa ASN yang diangkat benar-benar berkontribusi dalam visi pemerintah, yaitu mendorong penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui kegiatan pembekalan ini, Pemkab Bojonegoro berharap para PPPK yang baru dilantik dapat memahami peran dan tanggung jawabnya secara menyeluruh, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bojonegoro.
“Semangat perubahan, loyalitas, dan profesionalisme menjadi landasan kuat dalam menggerakkan roda pemerintahan yang melayani dan berpihak kepada rakyat,” pungkas Nurul Azizah.(fin/adv)
