SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) lintas profesi yang tergabung di Sekretariat Nasional (Seknas) Aliansi Merah Putih (AMP) menggelar konsolidasi internal, Minggu (1/2/2026). Konsolidasi tersebut salah satunya meminta perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Peserta Konsolidasi Nasional Perwakilan dari Bojonegoro, Jawa Timur, Ririn Widiastutik menyampaikan, konsolidasi nasional organisasi PPPK lintas profesi digelar selama dua hari, yakni 31 Januari hingga 1 Februari 2026 di Jakarta.
“Ada beberapa poin yang menjadi kesepakatan Seknas Aliansi Merah Putih dalam konsolidasi nasional tersebut. Salah satunya meminta perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” jelasnya.
Dia melanjutkan, sebagai bagian dari ASN PPPK di Bojonegoro, pihaknya menyampaikan rasa syukur serta ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, telah memperhatikan aspirasi tenaga ASN PPPK. Sebab PPPK juga menjadi bagian integral pelayanan publik di Bojonegoro.
“Apalagi kebijakan pemerintah daerah terhadap ASN PPPK di Bojonegoro sangat positif dan seringkali menjadi rujukan perjuangan kawan-kawan kami ASN PPPK dari kabupaten/ kota lainnya,” kata PPPK Guru di SDN Ngulanan I Kecamatan Dander itu.(jk)
Berikut sejumlah poin hasil konsolidasi nasional yang telah disepakati:
1. Bahwa ASN PPPK adalah bagian penting dari sistem pelayanan publik nasional maupun di daerah. Sehingga harus ditempatkan sebagai agenda prioritas pembangunan sumber daya aparatur negara.
2. Bahwa kami memohon kepada Pemerintah supaya terkait tenaga PPPK Paruh waktu untuk dialihkan statusnya menjadi PPPK Penuh waktu. sehingga ada kejelasan nasib sebagai bagian dari pelayan publik.
3. Bahwa kami menyerahkan usulan Naskah RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Manajemen ASN kepada Pemerintah Pusat. Substansi Naskah RPP yang kami usulkan tersebut mengakomodir aspirasi PPPK secara keseluruhan. Misalnya penyesuaian ijazah dll.
