SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur acap mengalami krisis air bersih di musim kemarau. Sebagai persiapan menyongsong musim ini, pemerintah kabupaten (pemkab) setempat melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) telah merealisasikan instalasi pemanen air hujan (IPAH) di 55 titik.
Merujuk data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Bojonegoro bakal memasuki musim kemarau pada awal Mei 2025. Instalasi IPAH diharapkan menjadi salah satu jalan keluar dari persoalan krisis air bersih.
IPAH sendiri masuk dalam quick win ketiga progam 100 hari pertama kerja Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Setyo Wahono dan Nurul Azizah.
Kepala DPKPCK Kabupaten Bojonegoro, Satito Hadi mengatakan, IPAH telah terealisasi di 55 titik tersebar di 8 kecamatan yang sering dilanda krisis air bersih ketika musim kemarau berlangsung. Ia mengaku telah menerima informasi terkini dari (Project Management Office).
“Update (terkini) dari PMO sampai hari ini (telah terpasang) 55 unit dan akan bertambah,” kata Satito Hadi kepada Suarabanyuurip.com, Kamis (17/4/2025).
Rincian unit-unit IPAH yang sudah terpasang itu diantaranya ada di Desa Nganti, Kecamatan Ngraho sebanyak 10 unit, Desa Jatimulyo dan Bakalan, Kecamatan Tambakrejo 13 unit, dan di SDN Purwosari 2, Kecamatan Purwosari terpasang 3 unit.
Kemudian, terpasang pula di Ponpes Wasilatul Huda Kecamatan Ngasem sebanyak 2 unit, Ponpes Yaspira Kecamatan Baureno 2 unit, Desa Ngaglik dan Cemplo, Kecamatan Kedungadem sejumlah 10 unit.
Berikutnya IPAH terpasang di Desa Krondonan, Senganten, Gondang, Jari, Pragelan, dan Sambongrejo, Kecamatan Gondang sebanyak 13 unit, dan di Kecamatan Sumberrejo terdapat 2 unit.
“Semoga di sejumlah titik yang sudah terpasang IPAH, bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk rumah tangga saat musim kemarau tiba,” ujar Satito, begitu ia karib disapa.
Adapun jumlah 55 unit IPAH yang sudah terpasang saat ini masih menggunakan sumber dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari badan usaha milik daerah (BUMD). Namun nantinya akan tetap menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro.
“Untuk anggaran dari dana Pemkab baru bisa dilaksanakan di Perubahan-APBD 2025,” tandasnya.
Sekadar untuk diketahui, dalam mengatasi masalah krisis air bersih yang melanda sejumlah titik, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah telah membangun IPAH di 30 titik sebelum keduanya dilantik menjadi kepala daerah pada Kamis, 20 Februari 2025. Program ini akan diperluas ke desa-desa rawan kekeringan di titik-titik prioritas.
Teknologi inovatif tersebut diadopsi dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Hasilnya sejauh ini cukup bagus dan sedang diupayakan untuk dapat diproses menjadi air minum sehat.
“Kami optimis dengan langkah nyata seperti ini, secara bertahap Bojonegoro Insya Allah bisa keluar dari masalah kekeringan,” kata Bupati Setyo Wahono.(fin)
