SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Hari Buruh Internasional 2025 yang diperingati setiap tanggal 1 Mei dalam setiap tahunnya, kali ini digelar di Pendapa Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (1/05/2025). Meski begitu, para buruh melalui serikat pekerja masih menyampaikan empat tuntutan.
Ratusan serikat pekerja di Bojonegoro hadir dalam agenda peringatan hari buruh ini. Antara lain Serikat Buruh Migran Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP RTMM – SPSI), Serikat Pekerja Konstruksi Indonesia, Serikat Pekerja/Laskar PLN, dan lain-lainnya.
Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Setyo Wahono dan Nurul Azizah beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat hadir pula dalam acara. Begitu pun kalangan pengusaha dari berbagai organisasi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, Amir Syahid mengatakan, bahwa saat ini ekosistem ketenagakerjaan berkembang makin baik dan menuju ke arah yang lebih baik.
Dalam sambutannya, Amir melaporkan data jumlah pengangguran yang menurun. Tercatat pada tahun 2023 terdapat 24.000an pengangguran. Pada 2024 jumlahnya turun menjadi 22.000 orang.
“Semoga pada 2025 bisa turun lagi sampai tidak ada lagi pengangguran,” kata Amir Syahid.
Sementara Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP RTMM – SPSI) Kabupaten Bojonegoro, Anis Yuliati, menyampaikan tema nasional hari buruh yakni “Merajut Kebersamaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja dan Produktifitas Nasional”.
Neng Anis, begitu ia disapa, menyebutkan adanya unjuk rasa dalam peringatan May Day hari ini, mulai dari Jakarta hingga beberapa lokasi di daerah beserta berbagai tuntutan yang diusung.
“Sedangkan untuk PC RTMM-SPSI Bojonegoro sendiri ada empat tuntutan,” ujarnya.
Tuntutan pertama ialah menolak kenaikan cukai tahun 2026. Ke dua adalah menolak Peraturan Daerah (Perda) Bojonegoro tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ia menilai perda ini tidak sesuai dan harus dirubah.
“Karena di Bojonegoro ini pabrik rokok sangat dominan menyerap tenaga kerja, begitu juga jumlah petani tembakau banyak sekali,” imbuh Neng Anis.
Tuntutan selanjutnya ialah tidak ada pemutusan hubungan tenaga kerja (PHK). Tetapi untuk ini dibutuhkan hubungan harmonis antara buruh, pengusaha dan pemerintah. Terutama mengenai upah minimum kabupaten (UMK) yang berada pada titik tidak terlalu tinggi yang memberatkan pengusaha, dan tidak berada terlalu rendah.
Lalu tuntutan ke empat ialah pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Diharapkan nanti pada 2026 mendatang pencairannya lancar tidak ada kasus-kasus seperti sebelumnya.
“Kami harap nanti pada 2026 BLT DBHCHT seperti sebelumnya, yaitu Rp2 juta, dan teman-teman buruh ini tanyanya pasti ke saya, tetapi di sini ada Bu Wabup Nurul yang sudah paham karena pernah membantu kita, dan sekarang ada Pak Bupati Wahono, mohon harapan kami dikabulkan ya Pak ya,” ungkapnya.
Ketua serikat pekerja yang juga karyawan di Mitra Produksi Sigaret (MPS) Kapas ini mengumumkan pula jumlah total anggota RTMM-SPSI di Bojonegoro sebanyak 4.642 orang. Ini terdiri dari tiga perusahaan. Pada perusahaan lain sejenis, masih dalam proses bergabung dengan pihaknya.
Untuk MPS Kapas, RTMM-SPSI memiliki 1.964 anggota. Selanjutnya MPS Kalitidu tercatat 866 anggota, dan MPS Padangan memiliki 1.812 anggota. Sedangkan total karyawan pada tiga MPS tersebut sejumlah 5.795 orang.
“Jika di sini ada pengusaha bidang rokok dan tembakau silakan karyawannya bergabung dengan kami. Alhamdulillah untuk kesejahteraan di perusahaan kami, upahnya sudah di atas UMK. Jika terhitung termasuk lembur, karyawan bisa mendapat upah sampai lebih dari Rp4 juta per bulan,” tutur Neng Anis.
“Untuk urusan BLT DBHCHT insya allah aman Bu (Anis), di sini ada Bu Wabup, ada Disperinaker, ada Dinas Perdagangan, nanti minta tolong Bu biar cepet,” sahut Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono menanggapi tuntutan para buruh.
Pria asal Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo ini mengaku, bahwa ia sendiri adalah bagian dari pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur. Sehingga sangat memahami segala persoalan yang dihadapi oleh buruh dan pengusaha.
“Selaku pimpinan Kabupaten Bojonegoro saya sangat mendukung industri padat karya, apalagi tuntutan Bu Ketua RTMM-SPSI tadi insya allah coba kita perjuangan bareng-bareng, karena demi kemaslahatan dan kemakmuran bagi masyarakat Bojonegoro,” tegasnya.
Dalam hubungan industrial yang harmonis, lanjut bupati yang karib disapa Mas Wahono ini, maka produktifitas akan terjaga yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak, baik pengusaha maupun pekerja. Oleh sebab itu ia mengajak agar para buruh dapat menjadi mitra strategis pemerintah.
