SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro – Di tengah peringatan Hari Buruh 2026, Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim), Sri Wahyuni, menyebutkan munculnya tantangan baru yang dihadapi buruh di era digital, mulai dari ketidakpastian status kerja hingga minimnya perlindungan bagi pekerja informal dan platform.
Dalam pernyataannya bertepatan momentum May Day atau Hari Buruh Internasional 2026, 1 Mei 2026, legislator dari Partai Demokrat ini menegaskan, bahwa persoalan buruh kini tidak lagi sebatas upah, tetapi telah bergeser pada tantangan baru di tengah percepatan transformasi digital.
Politisi perempuan yang pernah bekerja di sektor swasta bidang kesehatan ini menilai, perubahan pola kerja yang semakin fleksibel justru memunculkan kerentanan baru, terutama bagi pekerja informal dan sektor berbasis platform digital.
“Sekarang tantangannya bukan hanya upah, tapi juga kepastian kerja, status pekerja, dan perlindungan di tengah sistem kerja yang semakin fleksibel,” kata Sri Wahyuni kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (1/5/2026).
Sri Wahyuni menjelaskan, berkembangnya ekonomi digital atau gig economy membuat banyak pekerja tidak memiliki hubungan kerja yang jelas. Akibatnya, mereka kerap tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti jaminan sosial, perlindungan kerja, hingga kepastian pendapatan.
Menurut Bu Yuni, sapaan akrabnya, kondisi tersebut menciptakan “zona abu-abu” dalam sistem ketenagakerjaan. Di satu sisi pekerja disebut sebagai mitra, di sisi lain mereka memiliki ketergantungan tinggi terhadap platform tanpa perlindungan yang memadai.
“Jangan sampai pekerja diposisikan sebagai mitra, tetapi tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Ini yang harus segera diatur,” tegasnya.
Selain itu, anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bojonegoro-Tuban ini juga menyoroti tantangan lain seperti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), ketidakstabilan ekonomi, serta praktik kerja fleksibel yang tidak diiringi jaminan perlindungan.
Menurutnya, fleksibilitas kerja tanpa regulasi yang jelas justru berpotensi memperbesar ketidakpastian pendapatan bagi buruh, khususnya di lapisan bawah.
“Fleksibilitas tanpa perlindungan hanya akan memperbesar risiko bagi pekerja,” ujarnya.
Ada catatan dari Sri Wahyuni, sebab adik kandung anggota DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, ini juga menyoroti realitas di lapangan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Ia menyebut mencari pekerjaan saat ini juga semakin sulit, sehingga kebijakan harus mempertimbangkan kondisi dunia usaha.
“Cari kerja juga sulit. Ini mungkin lebih relevan untuk perusahaan besar. Kalau perusahaan kecil, bisa menggaji karyawan saja sudah syukur,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut politisi penerima Angling Dharma PWI Award 2026 ini, menjadi catatan penting dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan agar tetap adil bagi pekerja tanpa memberatkan pelaku usaha, terutama sektor kecil dan menengah.
Oleh sebab itu, Sri Wahyuni menegaskan, pemerintah perlu segera merespons perubahan ini melalui regulasi yang lebih adaptif, termasuk penguatan jaminan sosial dan perlindungan bagi pekerja informal maupun pekerja digital.
“Transformasi digital tidak boleh menciptakan ketimpangan baru. Negara harus hadir memastikan semua pekerja tetap terlindungi,” imbuhnya.
Ditambahkan, bahwa peringatan Hari Buruh harus menjadi momentum refleksi atas perubahan dunia kerja yang semakin cepat, sehingga kebijakan yang diambil juga mampu menjawab tantangan zaman.
“Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi pengingat bahwa tantangan buruh terus berubah. Kebijakan juga harus ikut berubah agar tidak meninggalkan mereka,” pungkasnya. (fin)
