SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Bantuan sosial (Bansos) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2025 di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur belum disalurkan karena data buruh masih diverifikasi. Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah menganggarkan sebesar Rp 34,1 miliar untuk bansos tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto mengatakan, sampai saat ini masih proses verifikasi data buruh rokok dan petani tembakau. Sehingga untuk rincian jumlah yang bakal menerima bansos cukai tembakau itu masih belum bisa dipublikasikan.
“Termasuk besaran yang diterima masing-masing buruh juga belum ditetapkan,” katanya, Kamis (24/7/2025).
Namun, ia melanjutkan, secara komulatif Pemkab Bojonegoro telah menganggarkan Rp 34,1 miliar DBHCHT yang bakal disalurkan untuk buruh di Bojonegoro. Anggaran tersebut bertambah dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 20,6 miliar, karena pada tahun ini jumlah penerima bertambah.
“Misalnya seperti security, cleaning service, dan mandor akan menerima bansos DBHCHT tahun ini. Itu sesuai perubahan bupati (perbup) yang diusulkan buruh rokok,” ungkapnya kepada Suarabanyuurip.com.
Dia menjelaskan, untuk penyaluran DBHCHT masih belum dipastikan karena, data jumlah buruh masih proses verifikasi.
“Perkiraan Oktober atau September mendatang,” ujarnya.
Ketua Cabang Federasi Serikat Pekerja (FSP) Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (RTMM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bojonegoro, Anis Yulianti menyampaikan, buruh rokok hanya bisa berharap DBHCHT segera dicairkan karena di
lintas wilayah atau luar Bojonegoro sudah menerima lebih dulu.
“Lintas wilayah sudah dibagikan, tapi seremonial penyaluran belum dilakukan. Perkiraan tempatnya di MPS Dander,” tambahnya.
Untuk diketahui, anggaran DBHCHT tahun 2024 lalu sebesar Rp 20,6 miliar yang disalurkan kepada13.886 penerima. Rinciannya 11.971 buruh pabrik rokok dan 1.915 buruh tani.(jk)
