Suarabanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Para peternak yang tergabung dalam wadah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) Bojonegoro, Jawa Timur, meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) memperhatikan kesejahteraan mereka.
Permintaan tersebut disampaikan HPDKI saat audensi dengan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Bojonegoro, Selasa (16/9/2025). Anggota HPDKI berasal dari berbagai penjuru desa tersebar di 28 kecamatan se Bojonegoro.
“Sebanyak 19 orang perwakilan kami mengusung sejumlah tuntutan ke pemkab, intinya agar pemkab melalui Disnakkan Bojonegoro lebih koperatif dan memperhatikan peternak domba kambing lokal, demi kesejahteraan kami semua,” kata Ketua DPC HPDKI Bojonegoro, Yanuar Kriswanto kepada Suarabanyuurip.com pascaaudiensi di gedung Disnakkan setempat.
Perwakilan HPDKI diterima Kepala Bidang (Kabid) Peternakan pada Disnakkan Bojonegoro, Fajar Dwi Nurrizki dan jajaran. Ada beberapa persoalan yang diangkat dalam pertemuan tersebut. Antara lain mengenai rencana pengadaan ekspo, penanganan limbah ternak atau kotoran hewan (kohe) yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik, serta produk susu yang melimpah dan melebihi simpanan, sehingga perlu penetrasi dan jangkauan pasar yang lebih luas.
“Kami juga mengangkat persoalan kesehatan hewan dalam hal ini USG untuk ternak, untuk meningkatkan kualitas dan populasi ternak. Harapannya semua usulan kami dikabulkan, karena potensinya besar,” ujarnya.
Sementara Kepala Bidang Peternakan Disnakkan Bojonegoro, Fajar Dwi Nurrizki menyambut baik muatan yang dibahas dalam audiensi bersama DPC HPDKI Bojonegoro. Pertama tentang rencana ekspo pada November 2025 mendatang, pada dasarnya pemkab melalui Disnakkan sangat mengapresiasi dan mendukung rencana kegiatan tersebut.
“Ini guna meningkatkan kualitas dan kuantitas populasi domba dan kambing di Bojonegoro melalui peternak-peternak mandiri yang terhimpun dalam HPDKI Cabang Bojonegoro,” ungkap Fajar Dwi Nurrizki.
Dinas Peternakan, lanjut Fajar, akan memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan tersebut seperti pelayanan kesehatan hewan untuk peternak yang mengikuti kegiatan. Juga dukungan lainnya yang bisa dilaksanakan serta senantiasa berkolaborasi dengan HPDKI.
Sedangkan mengenai perhatian pemerintah yang diinginkan oleh para peternak, menurut alumnus SMAN 1 Sumberrejo ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, banyaknya peternak baik mandiri, kelompok ataupun pengusaha di Bojonegoro, baik itu untuk ternak unggas maupun ruminansia.
Faktor kedua, jangkauan petugas teknis peternakan yang ada di setiap kecamatan ke semua peternak mandiri masih terbatas. Sementara populasi ternak sedemikian banyak. Khususnya bagi peternak mandiri yang belum melaporkan kepada petugas lapangan, tentu belum dapat terjangkau.
“Serta faktor perhatian dari lintas organisasi perangkat daerah, karena dari peternakan domba banyak turunannya mulai dari daging, susu, breeding serta kohenya, semua masih butuh perhatian dari pemkab terutama dalam hal periijinan produk hasil peternakan dan penjualannya,” tandas Fajar.(fin)
